halaman7.com – Banda Aceh: Perkembangan kasus Covid-19 dalam seminggu terakhir di Aceh mengalami peningkatan yang sangat sinifikan. Data Kementerian Kesehatan menyebutkan 10 Provinsi dengan tingkat kematian tertinggi, salah satu adalah Aceh pada peringkat ke lima. Salah satu penyebab kematain adalah terpapar penyakit Covid-19.
Sesuai data yang di rilis Pemerintah Aceh melalui juru bicara Covid-19 Aceh. Secara akumulatif kasus Covid-19 di Aceh, per 12 Mei 2021, telah mencapai 12.814 kasus/orang.
Rinciannya pasien yang sudah sembuh dari Covid-19 adalah 10.469 orang. Sedang dirawat 1.830 orang. Pasien yang meninggal dunia mencapai 515 orang. Data akumulatif tersebut sudah mencakup penambahan kasus konfirmasi baru Covid-19 dalam 24 jam terakhir. Termasuk, pasien yang sembuh dan yang dilaporkan meninggal dunia.
“Ini warning bagi pemerintah Aceh dan menjadi alarm untuk meningkatkan kewaspadaan di seluruh wilayah Aceh,” tegas Akademisi Unaya, Aceh Besar Usman Lamreueng, Sabtu 22 Mei 2021.
Dikatakan, sudah mengharuskan pemerintah Aceh berupaya mencari solusi agar penyebaran Covid-19 di Aceh, biar bisa dikurangi. Seperti awal 2021 yang lalu.
Pemerintah Aceh Lambat
Dalam dua bulan terakhir, lanjut Usman, peningkatan kasus terpapar Covid-19 dan kematian di Aceh terus meningkat. Sepertinya Pemerintah Aceh lambat. Tidak sigap serta kewalahan dalam menghambat penyebaran kasus terpapar Covid-19 wilayah Aceh.
Sepertinya Pemerintah Aceh lalai. Menyebabkan lemahnya koordinasi lintas sektor, instansi dan lembaga. Sebagai contoh kasus pembatasan dan larangan mudik, kebijakan yang di putusakan berubah-ubah, membingngkan masyarakat.
Sudah seharusnya pemerintah Aceh, bisa memprediksi berbagai dampak atas kebijakan dalam penanganan Covid-19. Apalagi didukung dengan anggaran APBA begitu besar.
“Kami rasa penanganan wabah Covid-19 bisa dilakukan dengan baik. Seperti penanganan dan pelayanan kesehatan, dampak kebijakan pembatasan sosial, dampak ekonomi dan distribusi bantuan,” ujar Usman.
Artinya, ujar tokoh muda Aceh asal Aceh Besar ini, semuanya harus dilakukan bersama-sama lintas instansi, lembaga, ulama, dan kelompok sosial lainya. Agar kasus Covid-19 turun, serta seluruh masyarakat Aceh patuh pada Prokes.
“Atau pemerintah Aceh tidak punya konsep dan Road Map penanganan Covid-19? Bila ada kenapa tidak dijalankan dan diimplemntasikan?,” tanya Usman.
Jangan-jangan, tambahnya, Road Map itu hanya sekedar dokumen saja. Tapi tidak substansial dapat memperbaiki kondisi Covid-19 di Aceh sesuai dengan karakter budaya masyarakat Aceh.
Sebagai contoh, ujar Usman, banyak bantuan yang diberikan terkesan tidak tepat sasaran. Seperti bantuan organisasi Kepemudaan, Organisasi masyarakat dan organisasi mahasiswa, pada anggaran 2020 lalu.
“Ini juga menyebabkan masyarakat mulai krisis kepercayaan pada pemerintah Aceh. Sehingga berbagai kebijakan yang sudah diputuskan seakan tidak dijalankan masyarakat,” beber Usman.
Persoalan Covid-19 ini bukan masalah remeh. Ini menyangkut keselamatan masyarakat yang harus menjadi perhatian pemerintah.
Angka kematian akibat Covid di Aceh juga masuk 5 Besar Indonesia. Perlu evaluasi bersama mengenai tata cara penanganan Covid-19 di Aceh.
Untuk itu, Usman mendorong Pemerintah Aceh lebih serius melihat persoalan ini. “Kami yakin, masyarakat juga akan mendukung jika pemerintah Aceh melibatkan seluruh lapisan masyarakat dalam penanganan Covid-19 ini,” pungkas Usman penuh optimis.[ril | red 01]
