halaman7.com – Banda Aceh: Aceh kembali dijuluki daerah miskin di Sumatera. Ini sesuai rilis Badan Pusat Statistik (BPS). Dimana, Provinsi Aceh masih bertahan sebagai provinsi termiskin di Pulau Sumatera.
Adapun Jumlah penduduk miskin di Serambi Mekah itu kini berjumlah 834 ribu orang atau 15,33%. BPS Aceh, menjelaskan jumlah penduduk miskin di Aceh periode September 2020 hingga Maret 2021 mengalami penurunan secara persentase dari 15,43% menjadi 15,33%. Namun, secara angka, masyarakat miskin bertambah.
“Atas prestasi yang luar biasa juara termiskin di Sumatera, patut kita apresiasi dan diucapkan selamat kepeda pemerintah Aceh,” ujar Akademsi Unaya, Aceh Besar, Usman Lamreng, Sabtu 24 Juli 2021.
Ini artinya, lanjut Usman, Pemerintah Aceh sampai saat ini belum mampu menyelesaikan masalah sosial ekonomi masyarakat miskin. Seharusnya ini menjadi program periotas penguasa Aceh di tingkat propinsi dan kabupaten/kota.
Ini malah sebaliknya. Sepertinya penguasa dan para pejabat Aceh tidak berguna bagi masyarakat miskin. Seharusnya dengan anggaran Otsus begitu besar Aceh bisa keluar dari kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan.
Kalau dilihat pelaksanaan pembangunan Aceh dari tahun ke tahun. Sepertinya banyak program fokus bidang infrastruktur. Program tersebut belum mampu memberikan multiplier effect pada masyarakat miskin. Seharusnya selain infrastruktur, program periotas juga fokus pada sektor pangan, kesehatan, pendidikan, dan sumber daya alam.
Sumberdaya alam misalnya potensi sangat besar. Tinggal bagaimana pemerintah Aceh serius dan konsisten mengelolanya. Seperti coklat, kopi, nilam, kelapa, perikanan dan sektor pangan lainnya. Potensi ini seharusnya bisa dimamfaatkan untuk mensejahterakan masyarakat. Karenanya, perlu dilakukan optimalisasi produksi.
Tergantung Sama Medan
Namun yang terjadi, masyarakat berupaya sendiri. Tak hadirnya pemerintah sampai ke tahap produksi. Sehingga para petani sering dirugikan. Beberapa potensi tersebut, Aceh masih sangat tergantung dengan Medan. Sehingga harga produksi belum sepenuhnya menjamin dan berpihak pada kesejahteraan petani dan nelayan.
Begitu juga dengan sektor kesehatan. Ada program periotas yang seharusnya dilanjutkan pemerintahan sekarang. Yaitu pembangunan rumah sakit regional yang digagas pada periode Zaini Abdullah dan Muzakir Manaf. Namun hingga saat ini tidak dilanjutkan. Seharusnya program tersebut menjadi program skala periotas. Agar akses pelayanan publik bidang kesehatan lebih maksimal.
Dikayakan, dana Otsus sejak 2008-2021 seharusnya bisa dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat Aceh secara luas. Namun harapan tersebut sepertinya tidak sesuai harapan rakyat Aceh. Ditambah dengan tata kelola pembangunan dan anggaran yang buruk.
“Banyaknya indikasi penyelewenagan anggaran. Berakibat program pengetasan kemiskinan di Aceh jauh panggang dari api. Termasuk belum direalisasinya pembagunan rumah dhuafa,” beber Usman.
Menurut tokoh muda Aceh asal Aceh Besar ini berharap Pemerintah Aceh harus serius dan konsisten pembangunan Aceh dan pengeloloaan dana Otsus tepat sasaran. Hingga benar-benar dinikmati rakyat Aceh secara luas sesuai peruntukan dan mensejahterakan rakyat Aceh. Bukan hanya memperkaya dan berputar pada kelompok di lingakaran penguasa saja.
“Dana otsus di dapatkan dari hasil perjuangan rakyat Aceh. Maka sudah semestinya pemerintah Aceh peka dan harus malu. Bila tetap tidak mampu mensejahterakan rakyat Aceh,” pungkas Usman.[ril | red 01]
