Gaji Ganda Pejabat BPKS Dihentikan, Akademisi Unaya Beri Apresiasi

halaman7.com – Banda Aceh: Adanya ganji ganda yang diterima pejabat BPKS, kini telah dihentikan sejak April 2020 lalu. Sebelumnya ini sempat menjadi temuan di BPK RI. Hal ini mendapat apresiasi dari akdemisi Universitas Abulyatama (Unaya) yang sempat menyori hal ini.  

“Plt Wakil Kepala Badan Penguasaan Kawasan Pelabuhan dan Perdagangan Bebas Sabang (BPKS), Islamuddin ST yang beberapa waktu lalu dikabarkan menerima “gaji ganda” dan menjadi temuan BPK RI, kini sudah ditindaklanjuti,” ujar akademisi Unaya Usman Lamreung, Selasa 16 Juni 2020.

Usman Lamreung, memberi apresiasi kepada manajemen BPKS yang tidak lagi keras kepala dalam mempertahankan kepentingan satu orang yang bermasalah.

“Kami sudah melacak informasi dari dan menemukan bahwa sejak April 2020 insentif Plt Wakil BPKS sudah disetop pembayarannya. Kami memberikan apresiasi kepada manajemen BPKS di bawah kepemimpinan Ir Razuardi yang tidak lagi ngotot dalam membela sesuatu yang melanggar aturan,” kata Usman.

Usman menambahkan, terkait kabar yang tersiar beberapa waktu lalu yang dia ungkapkan ke permukaan bahwa Plt Wakil BPKS menerima gaji ganda, dalam hal ini insentif, benar adanya. Dugaan ini kemudian diketahui setelah dilakukan audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).

Kabar yang terungkap beberapa waktu lalu bahwa Plt Wakil Kepala BPKS menerima gaji dari dua sumber keuangan negara, yaitu satu dari BPKS dan satu lagi dari Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA). BPK RI memutuskan yang bersangkutan harus memilih salah satu penghasilan yang bersumber dari komponen yang sama.

“Kami juga mengapresiasi Plt Wakil Kepala BPKS atas kelapangan hati menerima pemotongan gaji ganda ini setelah ketahuan. Artinya apa yang pernah kami sampaikan beberapa waktu lalu bahwa indikasi kecurangan itu adalah bukan berita bodong, namun sesuai fakta yang ada,” tambah mantan pekerja rehab rekon Aceh-Nias di BRR NAD-Nias 2005-2009 ini.

Usman berharap ganji ganda yang sudah diterima pada tahun-tahun sebelumnya juga disetor kembali ke kas negara. Janganlah serakah dan mengambil yang bukan hak, karena itu tidak halal dan tidak berkah.

Alumnus UGM ini juga mendesak Plt Wakil Kepala BPKS Islamuddin beserta sejumlah elite BPKS yang beberapa tahun lalu telah melakukan jalan-jalan ke luar negeri dengan uang rakyat, di antaranya ke Labuan, Malaysia, Singapura, dan India, agar menerapkan hasil studi banding di Sabang dan Pulo Aceh.

“Harus ada aksi nyata dari jalan-jalan ke luar negeri dengan uang rakyat. Sabang dan Pulo Aceh harus mampu dijadikan seperti Free Port Labuan atau Singapura. Itulah tujuan utama didirikan BPKS 20 tahun lalu,” kata Usman.

Usman berharap Plt Gubernur Aceh menempatkan sosok-sosok yang memiliki kapasitas di BPKS dalam mewujudkan free port dan free trade Zone di Sabang dan Pulo Aceh.

“BPKS agar tidak diisi oleh sosok-sosok yang bukan sekedar pencari kerja atau pengumpul uang seperti berharap gaji ganda. Walau pesimis, kita masih berharap pada Dewan Pengawas BPKS agar segera bangun dari tidur dan cobalah evaluasi secara menyeluruh sehingga diketahui siapa yang layak dan tidak. Jangan ada indikasi kongkalikong antara Dewas dan lembaga yang diawasilah,” katanya.[andinova | red 01]

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *