halaman7.com – Jakarta: Kebijakan inklusif terutama yang peka terhadap aspek Kesetaraan Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial (GEDSI) memerlukan kolaborasi multipihak. Agar dapat dirancang dan diimplementasikan dengan efektif.
Pemerintah sebagai pengambil kebijakan membutuhkan bukti berkualitas dan menyentuh akar rumput yang dihasilkan lembaga riset.
Sebaliknya, lembaga riset membutuhkan dukungan berupa iklim penelitian inklusif yang mapan. Untuk hasil riset yang tepat sasaran dalam menjawab permasalahan ketidaksetaraan gender, disabilitas dan eksklusi sosial.
Demikian sekelumit ringkasan dari diskusi mengenai peluang kerja sama strategis antar lembaga riset kebijakan dan pemerintah dalam penyusunan kebijakan yang berbasis bukti dan inklusif.
Diskusi yang digelar KSIxChange secara virtual zoom dengan topik ‘Potensi Kerja Sama Antar Lembaga Riset dengan Pengambil Kebijakan untuk Mendorong Proses Penyusunan Kebijakan Berbasis Bukti dan Inklusif’, pekan lalu ini, langsung di ikuti redaktur halaman7.com dari Langsa.
Diskusi ini juga membahas proses pengetahuan kekebijakan (K2P) dalam mengatasi permasalahan ketimpangan dan marginalisasi kelompok rentan di Indonesia. Menghadirkan narasumber masing-masing Ahmad Najib Burhani, Plt Kepala Organisasi Riset Ilmu Pengetahuan Sosial dan Humaniora, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Husni Mubarok, Peneliti, Pusad Paramadina, Heni Kurniasih, Sekretaris Lembaga, SMERU Research Institute.[Antoedy]
