halaman7.com – Banda Aceh: Managemen BPKS di bawah kepemimpinan Junaidi masih saja belum sembuh dari sakit. Malah bertambah parah sakit managemen internal. Konflik managemen internal BPKS acap sekali terjadi.
Seperti konflik antar deputi, deputi dengan wakil kepala, deputi dengan kepala, konflik para deputi dengan direktur hinggga staf biasa. Ini menyebabkan tidak solid managemen internal, mempengaruhi koordinasi, komunikasi, sampai berpengaruh pada kinerja.
Akademisi Unaya, Usman Lamreueng menilai, silih berganti kepala, wakil kepala dan deputi. Namun Sabang, Pulo Aceh tak kunjung berkembang. Malah banyak program bermasalah.
Seperti, pembangunan Dermaga Jety CT-3, pelabuhan perikanan belum fungsional. Investasi tak kunjung hadir, masalah pembangunan jaringan air bersih di pulau Breuh dan lainnya,
Sehingga masyarakat menjadi heran dan bertanya. Kenapa silih berganti managemen internal BPKS, namun masih tetap tidak mampu menyelesainkan masalah inernal? Kenapa begitu sulit managemen internal dikendalikan?
“Apakah ada intervensi kekuasaan. Sehingga managemen internal BPKS sulit dikendalikan,” tanya Akademisi Unaya, Usman Lamreueng, Jumat 2 Desember 2022.
Menurut Usman, berdasarkan kabar dari berbagai sumber. Menyebutkan ada dugaan rekrutmen pengawai tidak terbuka, tidak profesional, sangat tertutup.
Kabarnya rekrutmen pegawai diterima melalui pintu belakang alias rekomendasi pejabat tertentu atau yang dekat dengan kekuasaan.
Artinya banyak pegawai di BPKS yang direkrut tidak melalui mekanisme yang sudah ditetapkan. Lebih banyak melalui rekomenasi pejabat yang dekat dengan lingkaran kekuasaan.
Begitu juga rekrutmen dan seleksi kepala, wakil kepala dan deputi, sangat sarat kepentingan politik ekonomi. Ini bisa dibuktikan pada 2020 yang lalu, dimana Dewan Kawasan Sabang (DKS) menunjuk kepala, wakil dan deputi bukan hasil dari penjaringan dan seleksi panitia seleksi.
Jadi persoalan BPKS muaranya ada pada Dewan Kawasan Sabang (DKS), yang tidak mampu mendelegasikan pimpinan managemen BPKS yang mumpuni, dan professional.
Dalam seleksi pimpinan BPKS didominan politis, tidak objektif terkesan pesanan. Ini salah satu penyebab BPKS dengan berbagai masalah internal tak terselesaikan hingga sampai sekarang ini.
Usman menambahkan, harapan sekarang ada pada Pj Gubernur Aceh, Ahmad Marzuki selaku Ketua Dewan Kawasan Sabang (DKS) yang bertanggungjawab pengembangan kawasan pelabuhan bebas Sabang dan Pulo Aceh.
Harus berani untuk melakukan reformasi total internal BPKS. Mengevaluasi SDM yang tidak cakap, tidak disiplin, SDM dengan rekomendasi tanpa seleksi untuk di seleksi lagi, dan lainnya.
Reformasi total managemen internal BPKS sangat segera perlu dilakukan DKS. Agar BPKS sehat dan mampu menyelesaikan berbagai terobosan merealisasikan perintah UU No.37 Tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah No. 83 Tahun 2010 tentang kewenangan BPKS.
“Sudah sepatutnya Gubernur Aceh sebagai Ketua Dewan Kawasan Sabang melakukan evaluasi kinerja managemen pimpinan BPKS. Agar masalah-masalah internal bisa terselesaikan,” pungkas kandidat Doktor ini.[ril | red 01]
