halaman7.com – Banda Aceh: Sejumlah pejabat BPKS, DPMPTSP dan Aceh Besar dikabarkan, jelang akhir tahun ini kembali melakukan kunjungan kerja ke India. Dalam rangka pertemuan ke 2 JTF Konektifitas Aceh dan Ani di India pada 18-20 Desember 2022.
Sejumlah nama sempat beredar, sesuai dengan surat Pj Gubernur Aceh Nomor 193/19338 tertanggal 18 Novemver 2022. Mengirim delegasi pertemuan tersebut. Dari BPKS ada tiga orang yaitu wakil kepala, Deputi Komersial dan Investasi serta Direktur Promosi dan Kerjasama.
Ada juga nama Pj Bupati Aceh Besar, DPMPTSP 2 orang, akademisi 2 orang, dan unsur pengusaha berjumlah 8 orang. Namun, Pj Bupati Aceh Besar belum bisa dipastikan ikut atau tidak dalam rombongan tersebut
Akademisi Unaya, Usman Lamreueng mengungkapkan, tiap mau berakhirnya anggaran. Pemerintah Aceh, BPKS, dan DPMPTSP, pasti ada program kunjungan keluar negeri. Terlepas sudah diprogram dan dibenarkan penggunaan anggaran negera melakukan kunjungan ke luar negeri.
“Namun sayang, begitu banyak kunjungan ke luar negeri yang sudah dilakukan dan anggaran sudah banyak dihabiskan. BPKS dan DPMPTSP belum mampu membawa investor ke Aceh,” ujar Usman Lamreung, Senin 19 Desember 2022.
Dikatakan, begitu banyak sudah kunjungan ke luar negeri yang sudah dilakukan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Namun, apa yang sudah di dapatkan dan dampak dari kunjungan tersebut?
“Jangan-jangan kunjungan ke luar negeri hanya penyerapan anggaran saja? Atau hanya bertamasya berkedok mencari investasi dan kerjasama,” tanya Usman.
Bila dilihat dari beberapa kali kunjungan ke luar negeri. Baik dilakukan BPKS dan Pemerintah Aceh, belum ada ouput dan outcame bagi Aceh. Yang ada hanya memberikan harapan dan impian. Tapi tak pernah ada realisasi dan nyata.
Menurut Usman, silih berganti kepala BPKS dalam lima tahun terakhir masih saja ada program mencari investasi ke luar negeri. Namun semuanya sia-sia tanpa hasil dan realisasi.
“Belajar dari hal tersebut. Kita mempertanyakan kunjungan pejabat BPKS, DPMPTSP, akademisi dan pengusaha ke Inia kali ini serius atau berbanding lurus dengan program yang ditulis,” ujar Usman.
Sejumlah pertanyaan muncul dari benak Usman. Apakah pernah di evaluasi berpuluh-puluh MoU yang sudah diteken. Kenapa tidak implementatif. Malah sekarang ke India lagi. Rasionalitasnya seperti apa. Bagaimana kondisi lokasi yang bakal jadi tempat investasi.
Apakah “sudah oke”, atau itu nanti saja urusannya, yang penting jalan jalan dulu. Apalagi ke India yang relatif semuanya murah. Tentu saja biaya perjalanan dinasnya sangat menyenangkan.
“Saya pikir semua juga tahu, mau sampai kapan BPKS seperti ini,” Tanya Usman lagi.
Dikatakan, tidak ada konsep dan terobosan yang jelas sesuai dengan kewenangan dan fungsinya. Maka, sungguh sangat di sayangkan generasi yang akan datang kehilangan kesempatan dan mimpi mendapatkan lapangan pekerjaan.
Sangat berharap Sabang dan Pulo Aceh di bawah BPKS bisa berkembang. Maju menjadi kawasan pelabuhan bebas, dan mampu meningkatkan pendapatan sebagai badan BLU. Bukan hanya mampu menghabiskan anggaran APBN, serimonial, kunjungan ke luar negari, namun realitanya.
“21 tahun sudah BPKS begitu-begitu saja, yang ada hanya pejabat BPKS tersandung korupsi, apakah itu bagian prestasi,” pungkas Usman.[ril | red 01]
