SADAR atau tidak sadar, hingga detik ini, Kamis 11 Desember 2025, sudah tiga pekan atau 15 hari bencana alam hidrometrologi memporak porandakan Aceh, dimana 80 persen lebih Aceh (18 kabupaten/Kota) luluh lantak akibat bencana yang dahsyad ini.
Meski negara berulang kali mencoba hadir di tengah derita, namun rasanya kondisinya tidak semudah membalikan telapak tangan. Masih terlalu banyak ruang kosong yang tak mampu di isi institusi negara di dalamnya.
Masih banyak daerah yang terisolir akibat bencana yang belum tersentuh setuh secara menyeluruh. Masih banyak korban bencana yang terabaikan. Hal lain yang dirasakan masyarakat Aceh dari dampak bencana ini, pasokan litsrik belum mampu teratasi, sarana komunikasi masih hilang-hilang timbul.
Belum lagi masalah krusial di lapangan, bantuan tak tersalurkan secara merata dan berkeadilan, ancaman kelaparan penduduk di sejumlah daerah dan masih banyak lagi hal-hal yang terabaikan. Ruang kosong ini sangat emergensi harus di isi Negara dengan bijak da arif.
Hal lainnya, kondisi daerah-daerah tertentu seperti tak bertuan. Bahkan, ada kepala daerah yang sudah lempar hancuk putih di awal-awal bencana, ada yang melarikan diri meninggalkan rakyatnya dengan berbagai alasan.
Kondisi ini bukan saja di daerah terdampak langsung bencana, di ibukota Provinsi Aceh, Kota Banda Aceh. Warganya seakan kehilangan pemimpin yang bisa memberi rasa aman dan nyaman bagi warganya.
Rasanya tak tampak peran seorang walikota untuk bisa menstabilkan kondisi Banda Aceh, sebagai daerah yang terdampak atau terimbas bencana. Para pejabat provinsi yang tinggal dan Banda Aceh juga kurang empati dan simpati.
Hal ini bisa dirasakan masyarakat dan disaksikan langsung oleh masyarakat sehari-hari. Dimana di tengah gelap gulitanya Banda Aceh, rumah-rumah pejabat elite di kawasan Blang Padang, malah pamer penerangan. Bukan saja suasana rumah yang gemerlap penerangan, sampai-sampai ke taman dan pagar rumah terang benderang, sedangkan di sekitar gelap gulita.
Bayangkan saja, Banda Aceh hanya terdampak imbas bencana dari kondisi bencana yang menghancurkan semua sendi kehidupan, bagaimana kalau Banda Aceh yang langsung terkena dampak bencana tersebut?
Flashback Tsunami
Bencana tersebut mengundang simpati dari semua daerah di Indonesia. Berbagai elemen masyarakat, paguyuban dari hampir semua provinsi tumpah ruah ke Aceh, guna membantu saudara kandungnya, sebangsa dan setanah air yang bernama Aceh. meski kita tau semua saat itu Aceh sedang gencar-gencarnya pergolakan ingin berpisah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Relawan Front Pembela Islam (PFI) yang kini telah dibubarkan, menjadi relawan pertama bersama Palang Merah Indonesia (PMI) yang masuk Aceh untuk memberi bantuan moral bagi masyarakat Aceh. mereka mengevakusi mayat-mayat yang berserakan di Banda Aceh. membersihkan kota dari sampah tsunami.
Bukan saja itu, semua elemen Negara termasuk TNI/Polri dan institusi lainnya all out bekerja maksimal dan optimal untuk Aceh. semua kerja keras itu terbayar tunai, aliran listrik di Banda Aceh dan sebagian besar daerah yang terkena tsunami sudah mulai menyala di hari ketiga.
Jaringan komunikasi sudah terbebas pada hari ke 4 tsunami. Teringatnya, saat itu provider selular yang mampu mengatasi kebuntuan pertama bernama Indosat. Masyarakat akhirnya bisa berkomunikasi dengan sanak keluarga di luar Aceh dan dalam Aceh sendiri dengan jaringan Indosat.
Maka tak heran saat itu, ramai-ramai warga Aceh menggunakan kartu selular ‘Mentari’, dan berlahan meninggalkan Telkomsel, meskipun saat itu orang tau Telkomsel adalah anak perusahakan jaringan Konumikasi terbesar di Indonesia yang bernama Telkom.
Lalu, pertanyaannya. Mana relawan dari seluruh Indonesia itu saat bencana yang levelnya, setara dengan tsunami 2004. Apakah karena bencana ini hanya bencana lokal. Hanya sebatas bencana yang datang dalam siklus tahunan saja.
Kita tak menapikan kalau bantuan banyak masuk dari berbagai pihak. Hanya saja, seperti kita bahas di awal tadi. Bantuan itu banyak yang tak tersalurkan secara merata dan berkeadilan.
Bencana Nasional Skala Terbatas
Memang sulit untuk bisa menetapkan bencana sumatera ini menjadi bencana nasional. Karena pemerintahan di 3 provinsi ini tidak lumpuh. Bahkan pemerintahnya sangat pro aktif dalam upaya penanganan bencana.
Andai Negara kawatir, Negara asing masuk Aceh dan dua provinsi lainnya (Sumut dan Sumbar) bisa mengganggu stabilitas Indonesia ke depannya. Tak salah bila Negara menetapkan becana sumatera ini, menjadi bencana nasional skala terbatas.
Sehingga empati masyarakat Indonesia secara menyeluruh bisa dirasakan masyarakat bencana. Relawan berbagai provinsi masuk Aceh untuk memberi dukungan moral dengan membersihkan Aceh dan menata kehidupan masyarakatnya, agar negeri ini, seperti memiliki tuan dan saudara kandung yang berampati. Bahwa Aceh tidak sendiri.
Aceh khususnya, masih butuh sentuhan solidaritas saudara kandung se Indonesia untuk meringankan beban derita bencana. Bukan hanya sekedar mengirimkan bantuan saja.
Bencana skala terbatas, bisa diterapkan dengan berbagai kebijakan yang aturan mainnya bisa dibuat Negara. Mungkin salah satunya, Negara asing hanya bisa memberi dukungan moral hanya sebatas dukungan moral dengan pengiriman bantuan bencana saja, tanpa mengirim para relawan atau tentara (army) ke Aceh seperti saat tsunami lalu.
Dan aturan atau kebijakan lain yang tidak melamahkan wibawa Pemerintah Indonesia dimata dunia internasional. Sudah sepantasnya, pemerintah lebih agresif mengisi ruang kosong yang tak tersentuh untuk mengembalikan kepercayaan masyatakat pada pemerintah.
Jangan biarkan Aceh seperti negari di jaman batu yang primitif[h7]
