halaman7.com – Banda Aceh: Pergantian pucuk pimpin Partai Demokrat di Aceh telah berjalan mulus. Alasan sederhana, terjadinya pergantian, karena ketua Partai Demokrat sebelumnya, Muslim mengundurkan diri, dengan alasan, karea telah menjadi salah satu komisaris di salah satu BUMN.
Ternyata, alas an mundur mundurnya Muslim Saleh dari jabatan Ketua DPD Partai Demokrat Aceh, tidak sesederhana itu.
Dimata pengamat sosial politik di Aceh, Dr Usman Lamreung, pergantian itu tidak hanya sekadar pergantian elite partai saja. Melainkan cermin dari persoalan yang lebih dalam menurunnya popularitas partai pascakepemimpinan Nova Iriansyah hingga era Muslim.
Peristiwa ini datang di tengah evaluasi publik atas kinerja Demokrat Aceh dalam Pemilu 2024 yang ditandai dengan turunnya perolehan kursi di DPRA dan DPRK. Dalam politik elektoral, angka tidak pernah netral; ia selalu menjadi penanda kuat bagi legitimasi dan daya hidup sebuah partai.
Dalam teori pelembagaan partai, Angelo Panebianco menegaskan bahwa partai yang sehat tidak boleh bergantung pada figur semata. Partai yang kuat adalah partai yang memiliki organisasi solid, kader berlapis, dan mekanisme regenerasi yang berjalan.
“Jika kacamata ini digunakan untuk membaca kondisi Demokrat Aceh, maka problem utamanya bukan pada siapa yang mundur, melainkan pada rapuhnya institusionalisasi partai di tingkat daerah,” jelas Usman, Selasa 3 Februari 2026.
Dikatakan, pada masa Nova Iriansyah, Demokrat Aceh relatif stabil. Posisi Nova sebagai kepala daerah memberi keuntungan politik yang kerap disebut sebagai incumbency advantage.
Kehadiran figur kuat di eksekutif memberi efek-ekor jas bagi partai. Namun, ketika kepemimpinan beralih ke Muslim Saleh, keunggulan itu menghilang. Partai dituntut bekerja dengan kekuatan organisasinya sendiri. Hasilnya terlihat jelas, performa elektoral justru menurun.
Penurunan kursi legislatif bukan sekadar persoalan teknis kampanye. Dalam teori kompetisi partai Giovanni Sartori, kemerosotan suara sering kali menandakan kegagalan partai dalam menyesuaikan diri dengan peta persaingan dan kebutuhan pemilih.
Demokrat Aceh tampak belum berhasil memperbarui pesan politiknya di tengah kuatnya partai lokal dan agresifnya partai nasional lain di Aceh. Ketika basis lama tidak lagi solid dan basis baru tidak terbentuk, penurunan elektoral menjadi konsekuensi logis.
Di titik inilah mundurnya Muslim harus dibaca. Seymour Martin Lipset mengingatkan legitimasi politik selalu bertaut dengan kemampuan memenangkan dukungan rakyat. Ketua partai, sekuat apa pun posisinya secara formal, akan kehilangan daya tawar ketika partai yang dipimpinnya mengalami kemunduran elektoral.
“Mundurnya Muslim bukan sekadar keputusan personal, tetapi refleksi dari tekanan struktural akibat menurunnya performa partai,” tegas Usman.
Masalah yang kemudian mengemuka, menurut Usman, adalah krisis kader. Demokrat Aceh masih sangat bertumpu pada figur-figur tertentu, sementara kader menengah dan muda belum tampil sebagai kekuatan politik yang benar-benar mandiri.
Katz dan Mair menyebut kondisi ini sebagai ciri partai elitis, di mana keputusan dan arah partai lebih ditentukan oleh segelintir elite, bukan oleh kerja kader dan anggota. Akibatnya, setiap transisi kepemimpinan selalu terasa genting dan berisiko memicu instabilitas internal.
Situasi ini berimplikasi langsung terhadap Musyawarah Daerah (Musda) 2026. Musda seharusnya menjadi forum evaluasi dan penentuan arah baru partai. Namun tanpa pembaruan kaderisasi, Musda berpotensi hanya menjadi ajang adu pengaruh elite, bukan kompetisi gagasan dan visi.
“Risiko terbesarnya adalah lahirnya ketua baru yang kuat secara jaringan, tetapi lemah dalam membangun organisasi jangka panjang,” beber Usman.
Pilihan Demokrat Aceh ke depan sesungguhnya sederhana, tetapi menentukan. Jika partai kembali mengandalkan figur kuat tanpa membenahi sistem kaderisasi dan konsolidasi struktur, maka siklus penurunan popularitas akan terus berulang.
Sebaliknya, jika Musda 2026 dijadikan momentum untuk memperkuat institusionalisasi partai—mulai dari rekrutmen kader, penguatan DPC, hingga konsistensi kerja politik di akar rumput—Demokrat Aceh masih memiliki peluang untuk bangkit.
Pada akhirnya, publik tidak terlalu peduli siapa ketua Demokrat Aceh berikutnya. Yang dinilai pemilih adalah apakah partai ini mampu hadir dengan kerja nyata, sikap politik yang jelas, dan kader yang dekat dengan rakyat.
“Musda 2026 akan menjadi penentu. Apakah Demokrat Aceh berani berbenah, atau tetap terjebak dalam politik figur yang semakin kehilangan daya tarik,” pungkas Usman Lamreung.[ril | red 01]
