Catatan: Dr Usman Lamreung
SERANGAN udara yang dilakukan Amerika Serikat dan Israel pada 28 Februari 2026 di Minab, Iran, bukan sekadar operasi militer biasa. Ini adalah tragedi kemanusiaan yang mempermalukan peradaban modern.
Sebuah sekolah perempuan—ruang yang seharusnya menjadi tempat belajar, tumbuh, dan bermimpi—berubah menjadi puing-puing kematian. Sedikitnya 165 siswa dan tenaga pendidikan tewas. Mereka bukan kombatan, bukan ancaman militer, melainkan anak-anak yang tak pernah punya pilihan dalam konflik yang membunuh mereka.
Peristiwa ini menegaskan satu hal yang selama ini sering diabaikan: dalam perang modern, garis antara target militer dan sipil semakin kabur—atau lebih tepatnya, sengaja dikaburkan. Sekolah, rumah sakit, dan pemukiman warga yang seharusnya dilindungi oleh hukum humaniter internasional justru berulang kali menjadi korban. Pertanyaannya sederhana: apakah ini murni kesalahan, atau bagian dari kegagalan sistemik yang lebih dalam?
Amerika Serikat menyebut serangan tersebut sebagai “kesalahan tragis”. Namun, narasi ini sulit diterima tanpa sikap kritis. Serangan terjadi pada jam aktif belajar, menghantam area yang jelas-jelas merupakan fasilitas pendidikan.
Dalam konteks teknologi militer modern yang begitu canggih—dengan dukungan satelit, drone, dan kecerdasan buatan—kesalahan semacam ini bukan sekadar kecelakaan, melainkan indikasi serius adanya kelalaian dalam verifikasi target atau bahkan kegagalan dalam menempatkan nilai kemanusiaan sebagai prioritas utama.
Dalam hukum humaniter internasional, prinsip distinction (pembedaan) dan proportionality (proporsionalitas) adalah fondasi utama. Pihak yang berperang wajib membedakan antara target militer dan sipil, serta memastikan bahwa serangan tidak menimbulkan korban sipil yang berlebihan.
Ketika sebuah sekolah dihancurkan dan ratusan anak tewas, maka sangat wajar jika publik dunia mempertanyakan: apakah prinsip-prinsip tersebut masih dihormati, atau hanya menjadi jargon normatif tanpa makna di medan perang?
Lebih jauh, tragedi ini membuka luka lama tentang standar ganda dalam politik global. Negara-negara kuat sering kali berada di posisi yang relatif aman dari akuntabilitas. Mekanisme hukum internasional yang seharusnya netral justru kerap terlihat tumpul ke atas.
Jika pelanggaran serupa dilakukan oleh negara yang lebih lemah, kecaman, sanksi, bahkan intervensi internasional bisa terjadi dengan cepat. Namun ketika pelaku adalah kekuatan besar dunia, respons internasional cenderung lamban, diplomatis, dan penuh kompromi.
Di sisi lain, perang ini juga berlangsung dalam dimensi yang lebih luas: perang narasi. Informasi yang beredar pasca-serangan dipenuhi klaim yang saling bertentangan. Ada yang menyebutnya sebagai kesalahan teknis, ada pula yang menuding adanya target militer di sekitar lokasi.
Namun di tengah kabut propaganda tersebut, satu fakta tidak bisa disangkal: anak-anak telah terbunuh. Dan kematian mereka tidak bisa dinegosiasikan oleh retorika politik apa pun.
Kondisi ini memperlihatkan dalam konflik modern, kebenaran sering kali menjadi korban kedua setelah manusia. Publik global dipaksa untuk memilah informasi di tengah derasnya disinformasi, sementara para korban kehilangan kesempatan untuk bersuara. Inilah ironi terbesar: mereka yang paling menderita justru menjadi pihak yang paling tidak terdengar.
Tragedi Minab seharusnya menjadi titik balik bagi komunitas internasional. Dunia tidak boleh lagi mentolerir serangan terhadap fasilitas sipil dengan alasan apa pun. Investigasi independen harus dilakukan secara transparan, dan pihak yang bertanggung jawab harus diadili tanpa pandang bulu. Tanpa akuntabilitas, hukum internasional hanya akan menjadi simbol kosong yang kehilangan legitimasi.
Lebih dari itu, kita sedang menghadapi krisis moral global. Ketika kematian ratusan anak tidak mampu mengguncang kesadaran dunia secara serius, maka ada yang salah dengan nurani kolektif kita. Perang mungkin tidak bisa dihindari dalam realitas politik internasional, tetapi membiarkan anak-anak menjadi korban bukanlah sesuatu yang bisa diterima dalam peradaban mana pun.
Pada akhirnya, pertanyaan yang harus kita ajukan bukan hanya siapa yang salah, tetapi juga sejauh mana dunia bersedia bertindak untuk mencegah tragedi serupa terulang. Jika tidak ada perubahan, maka sekolah-sekolah lain di berbagai belahan dunia bisa menjadi target berikutnya, dan anak-anak lain akan menyusul menjadi angka dalam statistik perang.
Tragedi 28 Februari bukan hanya milik Iran. Ia adalah cermin bagi dunia—tentang bagaimana kekuasaan, teknologi, dan politik dapat bersatu dalam satu titik: mengabaikan nilai paling mendasar dari kemanusiaan itu sendiri. Dan jika dunia tetap diam, maka kita semua, secara tidak langsung, ikut menjadi bagian dari kegagalan itu.[]
Penulis: Direktur Lembaga Emirates Development Research (EDR)
