halaman7.com – Banda Aceh: Pengamat kebijakan publik dan Politik, Dr Usman Lamreung mempertanyakan sejauh mana realisasi janji bantuan sapi meugang dari presiden akan dipenuhi.
Janji yang disampaikan Presiden dalam rapat pada akhir Desember 2025 tersebut, menurutnya, tidak boleh berhenti sebatas wacana. Meugang bukan sekadar tradisi budaya, melainkan momentum sosial-ekonomi yang sangat sensitif terhadap waktu pelaksanaan dan dinamika harga pangan.
“Ketika Presiden sudah menyampaikan rencana bantuan, maka pemerintah terikat secara moral dan politik untuk merealisasikannya. Meugang memiliki kalender yang jelas dan berbasis budaya. Jika bantuan datang terlambat, kebijakan itu kehilangan makna sosial sekaligus fungsi ekonominya,” ujar Usman, Rabu 4 Februari 2026.
Diteegaskannya, bantuan sapi meugang memiliki dua dimensi strategis sekaligus. Pertama, sebagai wujud kehadiran negara bagi korban bencana dan kelompok masyarakat rentan di Aceh. Kedua, sebagai instrumen intervensi untuk meredam tekanan inflasi pangan, khususnya lonjakan harga daging sapi yang hampir selalu terjadi menjelang meugang.
Dimana, setiap tahun, meugang memicu kenaikan harga daging. Dalam kondisi ekonomi yang masih tertekan dan daya beli masyarakat yang melemah, intervensi negara melalui bantuan sapi menjadi sangat relevan.
“Ini bukan bantuan populis, melainkan kebijakan korektif yang memang dibutuhkan,” katanya.
Usman juga mengingatkan agar bantuan tersebut tidak disalurkan secara simbolik atau seremonial semata. Pemerintah diminta transparan terkait jumlah sapi, mekanisme distribusi, serta kejelasan sasaran penerima.
Untuk itu, Usman menekankan, prioritas utama harus diberikan kepada korban bencana banjir dan kelompok paling terdampak.
Harapannya, realisasi janji ini dilakukan dengan ketepatan waktu dan keberpihakan kebijakan yang jelas. Ketepatan waktu akan mempermudah distribusi dan mekanisme teknis lainnya, sehingga penyaluran bantuan dapat berjalan efektif.
“Ini adalah kebijakan yang sensitif terhadap budaya sekaligus responsif terhadap inflasi,” ujarnya.
Sebaliknya, Usman mengingatkan, jika janji tersebut tidak direalisasikan atau terlambat, publik akan menilainya sebagai kegagalan koordinasi dan lemahnya komitmen kebijakan.
“Ini memang terlihat sebagai ujian kecil, tetapi dampak sosial dan simboliknya sangat besar,” tutupnya.[ril | red 01]
