halaman7.com – Banda Aceh: Tidak ada angin, tiada hujan. Ketua, para wakil, dan fraksi DPRA meminta presiden untuk mencopot Pj Gubernur Aceh. Dengan alasan dianggap Pj Gubernur tidak kooperatif hadir atas undangan DPRA membahas APBA 2024.
Menanggapi masalah ini, Akademisi Unaya, Usman Lamreueng menilai, selama ini hubungan DPRA dan Pj Gubernur Aceh sepertinya baik-baik saja. Malah saat pelantikan Ketua DPRA baru, pernah menyampaikan, pembahasan anggaran APBA 2024 segera dibahas dan diselesaikan DPRA bersama Pemerintah Aceh.
Sesuai fungsi dan tugas DPRA dan Pemerintah Aceh sudah ada delegasi yang diberikan tugas untuk membahas anggaran, yaitu Tim TAPA dari pemerintah Aceh dan Badan Anggaran dari DPRA. Ini artinya, semuanya selama ini berjalan dengan baik. Bila sudah berjalan kenapa harus hadir lagi Pj Gubernur. Bukankah dalam Tim TAPA ada Sekda sebagai perwakilan pemerintah Aceh?
“Kami menduga penyataan ketua DPRA sepertinya ada sinyalemen atau indikasi belum ada titik temu dan kepastian dengan alokasi dana Pokok Pikiran (Pokir),” beber Usman Lamreueng, Kamis 2 Nopember 2023.
Sehingga, lanjut Usman, DPRA anggap Pj Gubernur tidak kooperatif dalam pembahasan anggaran. Sampai-sampai, meminta Presiden untuk mencopot sebagai Pj Gubernur Aceh.
Dikatakan Usman, sepertinya DPRA sorot Pj Gubernur Aceh tidak kooperatif bahas anggaran bisa jadi agar isu ini mengelinding. Dengan mengiring ke publik Aceh sebagai bentuk, bahwa selama ini pembahasan APBA 2024 tersendat akibat Pj Gubernur tidak kooperatif dan menunda-nunda pembahasan anggaran bersama.
Itu-itu saja
Rakyat Aceh berharap kepada DPRA dan Pemerintah Aceh sudahilah berpolemik dan berkonflik membahas anggaran. Setiap tahun persoalan isu itu-itu saja. Ya masalah komunikasi, koordinasi dan tunda-tunda bahas anggaranlah.
Usman menyarankan, sekarang fokuslah bahas APBA 2024 sesuai kewenangan, tugas dan fungsi. Kejarlah program-program besar yang berbanding lurus dengan penguatan ekonomi, pengentasan kemiskinan, membuka lapangan kerja dan menambah Pendapatan Asli Aceh (PAA).
“Sudah cukup program-program remeh temeh dan tidak berbanding lurus dengan kondisi ekonomi Aceh saat ini, daya beli lemah dan ekonomi tidak baik-baik saja,” tegas Usman.
Dikatakan, program-program besar yang sudah di tetapkan melalui program jangka menengah dan jangka pendek, karena dengan kebijakan program yang besar pasti meningkatkan pendapatan Aceh. Apalagi dana Otsus tinggal satu persen, fokuslah mengejar ketinggalan Aceh.
Maka kembali pada tugas dan fungsi masing-masing, baik DPRA dan Pemerintah Aceh. Tetapkan dan putuskan anggaran sesuai dengan rencana dan Musrembang yang sudah di tetapkan.
“Itu yang diinginkan rakyat Aceh. Rakyat sudah sangat jenuh dengan konflik politik DPRA dan Pemerintah Aceh,” pungkas Usman beri solusi.[ril | red 01]
