Hipmasil: Kinerja DPRA Harus di Evaluasi…!

halaman7.com – Banda Aceh: Himpunan Pelajar Mahaiswa Aceh Singkil (Hipmasil), menilai Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) tidak membawa kepentingan rakyat Aceh serta tidak memiliki kontribusi terhadap daerah.

Ketua Umum Hipmasil, Boby Rizky Dharmawan, mengatakan DPRA merupakan rumah aspirasi terbesar yang di miliki Rakyat Aceh. Namun, kini mulai dipertanyakan kinerja oleh berbagai kalangan terutama Rakyat Aceh yang merupakan konstituen mereka di daerah pemilihan.

“Khususnya masyarakat Aceh Singkil yang sepertinya masih luput dari perhatian,” ungkap Boby kemarin.

Di Bawah Standar

Boby menjelaskan, menuju satu tahun kinerja DPRA periode 2019-2024. Masyarakat menilai para anggota DPRA masih bekerja di bawah standar sebagai seorang wakil rakyat. DPRA yang yang seharusnya menjadi wadah aspiratif dan responsif. Dinilai kurang hadir di tengah masyarakat Singkil terutama di tengah kondisi pandemi seperti saat ini.

Pihaknya tidak mengharapkan lebih dari para wakil rakyat. Rakyat butuhkan hanya kebijakan yang pro terhadap kondisi rakyat saat ini.

“Namun yang saya, lihat DPRA sibuk dengan konflik kepentingan yang tak berujung dan bermanfaat,” tegas Boby.

Bahkan di tengah pandemi Covid seperti ini. DPRA masih sibuk dengan perang terbuka dengan Pemerintah Aceh yang tak mempunyai titik temu. Hanya menampakan tensi dan ego masing-masing lembaga.

Terakhir, lanjutnya, DPRA melahirkan dua Kebijakan kontroversial yang kiranya justru tidak bermanfaat bagi masyarakat Aceh. Bahkan melukai hati rakyat Aceh Singkil yang terkena dari kebijakan tersebut, yaitu pembatalan proyek Multi Years dan Hak Interpelasi.

Proyek Multi Years yang semestinya cita-cita masyarakat pedalaman dengan gagahnya DPRA berani menggagalkan proyek tersebut. Ini justru sangat menciderai hati rakyat Aceh Singkil.

Begitu juga dengan Hak Interpelasi yang dikira belum tepat. Hanya memperlihatkan sentimen kelembagaan saja dan tidak mempunyai subtansi yang urgent terhadap kepentingan rakyat.

Konflik Kepentingan

Boby menyarankan, semestinya DPRA fokus pada penanganan Covid-19. Bukan justru sibuk dengan konflik kepentingan yang cenderung menafikan kemaslahatan bersama.

“Mari untuk sesaat ditinggalkan dulu berbagai atribut kepentingan kelompok dan Parpol. Ayo sama-sama kita fokus dan kompak dengan pemerintah dalam penanganan Covid-19,” ajak Boby.

Lanjutnya, menyelesaikan permasalahan Covid-19 tidak cukup dengan marah-marah. Bila perlu ajak duduk bersama semua pihak terkait termasuk gubernur, walikota, bupati dan unsur terkait lainnya di seluruh Provinsi Aceh.

Dengan demikian persoalan terhadap penanganan Covid-19 bisa semakin cepat teratasi. Saatnya recovery (pemulihan) terhadap kondisi ekonomi. Sudah saatnya DPRA berbenah bersama demi mengembalikan trust (kepercayaan) masyarkat.[Sutris | red 01]

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *