halaman7.com – Banda Aceh: Akademisi Universitas Abulyatama (Unaya) Aceh Besar Usman Lamreueng meniilai, Pemerintah Aceh dan daerah kabupaten/kota harus bisa memberikan kepastian hukum guna memberikan kenyamanan berinvestasi di Aceh.
Disamping itu, penyediaan sarana dan prasana pendukung harus menjadi bagian prioritas dari setiap lokasi yang akan dijadikan lokasi investasi dari investor. Sehingga bisa mempercepat proses dari realisasi investasi itu sendiri.
Hal itu diungkapkan, Usman Lamreueng menyikapi adanya rencana pemindahan lokasi investasi dari investor Arab Saudi. Semula ingin investor aal timur tengah ini ingin mengembangkan investasi di Pulau Banyak, Aceh Singkil ke Pulau Aceh Aceh Besar atau Sabang.
Sebagaimana diketahui, Gubernur Aceh Nova Iriansyah kembali merencanakan melakukan kunjungan ke Abu Dhabi, Uni Emriat Arab. Dalam rangka memperkuat kerjasama bidang investasi sektor parawisata di Aceh.
Selanjutnya Gubernur Aceh Nova Iriansyah meminta arahan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Rencana kunjungan delegasi Pemerintah Aceh ke Abu Dhabi dalam rangka menindaklanjuti incentive requirements (persyaratan insentif) sesuai permintaan pihak Murban Energy Limited pada sektor pariwisata.
Dalam pertemuan tersebut yang hadir adalah Dubes RI di Abu Dhabi Husin Bagis, Kepala BPKS Iskandar Zulkarnain, Bupati Aceh Singkil Dulmusrid, pertemuan tersebut dilakukan secara virtual pada Rabu, 10 Februari 2021 kemarin.
Menjadi pertanyaan, lanjut Usman, kenapa dalam pertemuan tersebut Bupati Aceh Singkil masih ikut diundang?
Padahal beberapa waktu lalu Pulau Banyak tidak lagi menjadi bagian investasi Uni Emirat Arab? Siapa yang undang? Gubernurkah atau pihak Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi? Apakah Pulau Banyak masih menjadi target periotas Kementerian Maritim dan Investasi dalam pembangunan sektor parawisata?
Patut di duga ada masalah investasi di Pulau Banyak. Sepertinya ada tolak tarik kepentingan, sehingga dengan alasan belum memenuhi infrastruktur dasar. Pemerintah Aceh pindahkan lokasi dengan menunjuk Sabang dan Pulo Aceh ke Uni Emirat Arab sebagai investor untuk pengembangan sektor parawisata.
“Padahal kondisi Pulo Aceh hampir sama dengan Pulau Banyak, yaitu persoalan infrastruktur dasar belum juga beres,” ujar Usman Lamreung, Minggu 14 Febrauri 2021.
Usman menduga perubahan tersebut tentu mengharuskan pemerintah Aceh untuk menyakinkan UEA selaku penyokong dana. Sehingga perlu melakukan kunjungan ke Abu Dhabi. Untuk menjelaskan kembali dengan data-data baru dan argumetasi kenapa harus pindah ke Sabang dan Pulo Aceh.
Kecewa
Gagalnya investasi pembangunan sektor parawisata Pulau Banyak, berdampak besar pada pemerintahan Nova Iriansyah. Masyarakat Aceh khusus lagi pantai Barat-Selatan sangat kecewa.
Masyarakat barat selatan anggap pemerintah Aceh dibawah pemerintahan Nova Iriansyah, hanya memberikan janji dan angin kosong, tanpa realisasi dan bukti. Pemerintah Aceh hanya basa basi dan hanya untuk mendongkrak popularitas dengan haba mangat investasi di Pulau Banyak.
Gagalnya investasi Pulau Banyak berdampak pada tingkat kepercayaan publik pada pemerintah Aceh semakin turun. Sudah barang pasti berdampak juga turunnya elaktabilitas Nova.
“Efeknya Pak Nova tidak akan lagi dipilih pada periode kedua pada Pilkada 2024,” beber Usman dalam memberi analisis.
Menurut Usman, ini bisa dilihat dari hasil survey lembaga Yayasan Konsultan Riset dan Bisnis Indonesia dimana posisi elaktabilitas Gubernur Aceh Nova Iriansyah pada nomor urut terakhir paling dibawah. Artinya masyarakat Aceh sudah mulai muak dengan janji-janji tanpa realisasi.
Realisasi Janji
Pemerintah Aceh dibawah Nova Iriansyah sudah harus fokus merealisasikan berbagai janji politik yang sudah dirumuskan dalam ‘Aceh Hebat’. Sudah cukup dengan janji-janji tanpa realisasi.
Investasi sektor parawista di Pulau Banyak terkendala dengan infrastruktur dasar. Sudah menjadi kewajiban pemerintah Aceh dan Singkil untuk menyediakan apa yang dibutuhkan investor, serta dianggarkan bisa melalui APBN, APBA dan APBK.
Bukan malah memindahkan ke lokasi lain. Padahal lokasi lain sebenarnya banyak investor yang sudah ditawarkan. Namun gagal alias hengkang akibat sarana dan infrastruktur dasar tidak memenuhi standar.
“Maka sudah sepatutnya pemerintah Aceh, menyediakan infrastruktur dasar dan mampu menjamin berbagai kepastian hukum, agar investor nyaman,” pungkas Usman.[andinova | red 01]
