halaman7.com – Banda Aceh: Nyaris saban tahun pemerintah Aceh kerap melakukan kunjungan ke luar negeri dengan berbagai alasan. Seperti studi banding, mencari investasi, kerjasama. Termasuk beberapa waktu yang lalu Kepala Bappeda Aceh dan Kepala Dinas Keuangan Aceh yang melakukan kunjungan ke Belanda. Dengan agenda mencari sumber dan fakta sejarah tentang tanah Blang Padang.
Publik Aceh mempertanyakan urgensi dinas ke luar negeri Kepala Bappeda dan Kepala Dinas Keuangan dan meminta penjelasan hasil perjalanan dinas tersebut. Apa yang sudah didapatkan disana, lalu apa tindak lanjutnya.
Akademisi Unaya, Usman Lamreueng menngungkapkan, Kepala Bappeda dan DKA Aceh wajib menjelaskan ke publik Aceh. Jika tidak maka ini akan memperkuat kecurigaan, tujuan mereka hanya jalan-jalan dan bertamasya saja ke luar negeri. Dengan dalih mencari informasi tentang aset Pemerintah Aceh.
Mestinya terkait masalah polemik tanah Blang Padang oleh Pemerintah Aceh harus diselesaikan di tingkat internal. Dengan melibatkan Forkopimnda. Dibahas dan diselesaikan bersama. Bahkan kalau perlu juga dengan melibaktan universitas dan sejarawan di Aceh yang tahu atau minimal punya bukti dan referensi sejarah terkait aset tanah Blang Padang tersebut.
“Jadi bukan malah ambil kesempatan dengan menjadikannya alasan dan alibi. Untuk bisa memenuhi hasrat dan birahi jalan-jalan ke luar negeri,” tegas Usman Lamreung, Jumat 24 Maret 2023.
Dari sisi Tupoksi, ungkap Usman, masalah aset tanah Blang Padang itu juga tidak ada hubungannya dengan Bappeda. Bappeda Aceh Tupoksinya adalah menyusun program dan perencanaan Pembangunan.
Sementara dengan DKA juga tidak terlalu urgen. Konon lagi, Azhari, Kepala DKA disebut-sebut juga akan memasuki usia pension. Sehingga otomatis jika ada katakanlah tidak lanjut terkait tanah Blang Padang tersebut yang bersangkutan tidak akan lagi punya kewenangan apapun untuk memutuskan.
Jadi, lanjut Usman, terkesan kuat memang misi ke Belanda tersebut adalah misi jalan-jalan ke luar negeri. Ini tentu sangat miris bila berkaca pada konsisi Aceh yang terkutat sebagai daerah termiskin. Sementara elit-elitnya tak punya sense of crisis justru seenaknya menghabiskan uang rakyat untuk bertamasya ke luar negeri.
“Kami meminta Pj Gubernur untuk melakukan evaluasi khusus terhadap semua agenda perjalanan dinas ke luar negeri pejabat-pejabat. Nyatanya selama ini tidak memberi dampak positif apapun terhadap Aceh,” tegas Usman.
Sudah harus ada mekanisme evaluasi. Agar tidak ada lagi uang rakyat yang dihambur-hamburkan untuk memuaskan hobi elit-elit bertamasya ke luar negeri.
Konon lagi, Usman mendapatkan informasi, ada tradisi memberi hadiah atau kenang-kenangan perpisahan bagi pejabat tinggi di lingkup birokrasi Pemerintah Aceh yang mendekati masa purna tugas. Dengan memberi mereka “paket” perjalanan luar negeri.
Dengan berbagai misi dan kepentingan yang dibuat-buat dan dikarang-karang. Karena memang tidak ada urgensinya selain bentuk “penghargaan atas pengabdian” mereka. Nyatanya tidak berkontribusi bagi kemajuan dan kesejahteraan rakyat Aceh.
Jika info ini benar, ini adalah bentuk korupsi moral, penjajahan dan penindasan oleh elit-elit birokrasi Pemerintah Aceh. Bersenang-senang di atas penderitaan rakyat Aceh yang terus didera kemiskinan yang tak berkesudahan.
“Pj Gubernur Aceh sudah harus menghentikan budaya tak beradab ini,” tegas Usman.[ril | red 01]
