halaman7.com – Langsa: Masyarakat Langsa sangat mengapresiasi aksi unjukrasa yang dilakukan Forum Korban Banjir Kota Langsa karena aksi ini sebagai wujud kepedulian terhadap penanganan bantuan banjir yang dinilai masih bermasalah dan belum terselesaikan bahkan hingga saat ini masih belum terealisir oleh Pemko Langsa.
Meski tidak semua bisa hadir karena berbagai keterbatasan dan juga karena terikat sebagai bagian pemerintahan baik di kampung, kota maupun lainnya namun umumnya warga mendukung aksi ini karena mereka juga merasakan nasib yang sama hingga saat ini sudah hampir masuk 6 bulan pasca bencana alam hidrometreologi belum tersentuh bantuan.
Pemko Langsa hanya berkutat dipersoalan data,mondar mandir dan juga link yang tak berujung. Dari alasan didata kampung, BPBD, balik lagi ke kampung hingga ke pemerintah pusat,namun tak ada kejelasan sama sekali.
Sementara itu, amatan halaman7.com, Kamis 30 April 2026 hingga pukul 15.00 wib ini massa Forum Korban Banjir masih berada dilokasi aksi demo dan juga masih menunggu serta bermusyawarah keputusan apa selanjutnya yang akan mereka tempuh terkait aksi menuntut keadilan dan transparansi bantuan banjir ini.
Massa yang dikomandoi Haprijal Roji tetap bersemangat dan terus memperjuangkan hak mereka tersebut.
Dalam tuntutannya, massa meminta agar pencairan bantuan uang banjir dilakukan secara adil tanpa diskriminasi dan nepotisme. Mereka juga meminta pembentukan Panitia Khusus (Pansus) untuk meneliti pendataan bantuan demi akuntabilitas dan transparansi.
Jika ditemukan penyalahgunaan wewenang, Forum Korban Banjir menuntut DPRK Langsa agar meminta Walikota Jeffry Sentana mundur dari jabatannya sebagai bentuk pertanggungjawaban publik.
Selain isu banjir, aksi ini juga membawa tuntutan lain, yaitu penghentian penggusuran terhadap Pedagang Kaki Lima (PKL) dan penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang diduga korupsi terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK) Langsa.
Mereka juga meminta aparat penegak hukum untuk segera melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap Walikota Langsa terkait persoalan pendataan, penyaluran uang banjir, serta penggunaan dana BTT APBK 2025.[ril | Antoedy]
