halaman7.com – Aceh Tamiang: Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang bersinergi dengan Pemerintah Pusat mulai membangun 424 unit hunian tetap (huntap) relokasi terpusat bagi masyarakat terdampak bencana. Pembangunan hunian yang tersebar di dua tempat di Kecamatan Bandar Pusaka ini ditargetkan rampung pada akhir 2026.
Dimulainya proyek pemukiman kembali tersebut ditandai dengan peletakan batu pertama (groundbreaking) oleh Bupati Aceh Tamiang, Drs Armia Pahmi MH, bersama Deputi Bidang Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Ronny Hutahayan, serta Kepala Posko Satgas PRR Wilayah Aceh, Safrizal, di Kampung Perkebunan Alur Jambu, Kecamatan Bandar Pusaka, Aceh Tamiang, Kamis 8 Oktober 2026, sore.
Bupati menyampaikan, pembangunan huntap ini merupakan bentuk kehadiran negara dalam menyediakan tempat tinggal layak bagi korban bencana. Pemerintah kabupaten telah menyiapkan lahan serta menjalin kerja sama dengan perusahaan perkebunan, jajaran pemerintah kampung, dan masyarakat lokal guna memastikan kelancaran proyek.
“Pembangunan huntap ini tidak hanya berfokus pada fisik rumah, tetapi juga penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum, seperti akses jalan, jaringan sanitasi, drainase, hingga fasilitas pendukung lainnya,” kata Armia.
Secara terperinci, 424 unit huntap relokasi terpusat tersebut didirikan di dua lokasi, yakni di Kampung Babo sebanyak 246 unit rumah di atas lahan seluas 13 hektare, serta Kampung Perkebunan Alur Jambu sejumlah 178 unit rumah di atas lahan seluas 10 hektare.
Dalam penyampaiannya, Armia meminta seluruh jajaran dinas teknis, camat, hingga Datok Penghulu mengawal proses pengerjaan agar tepat waktu, tepat sasaran, dan memenuhi standar kualitas. Pada penerima manfaat dminta merawat hunian tersebut untuk menata kembali kehidupan keluarga yang lebih sejahtera.
Sementara itu, Deputi Bidang Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman Kemenko Infra, Ronny Hutahayan, menegaskan ketersediaan sarana dan utilitas dasar, seperti listrik, air bersih, serta jalan akses, harus sudah siap sebelum warga menempati huntap.
“Kami meminta pihak pelaksana mengerjakan proyek dengan cepat, menjaga mutu pengerjaan, dan mengutamakan keselamatan kerja. Segala kendala teknis seperti pasokan material maupun tenaga kerja harus segera dikoordinasikan agar target selesai akhir tahun 2026 tercapai,” ujar Ronny.
Kepala Posko Satgas PRR Wilayah Aceh, Safrizal menegaskan, proyek ini direalisasikan atas kerja sama lintas instansi, melibatkan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman RI serta Satuan Tugas Penanganan Pascabencana.[ril | Antoedy]
