halaman7.com – Medan: Taufik ST MSi, kini snaik status jadi Pejjabat (Pj) Sekda Aceh, setelah sebelumnya sempat menjalani sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Sekda Aceh menggantikan M Nasir.
Gubernur Aceh, H Muzakir Manaf (Mualem), melantik Taufik ST MSi, sebagai Penjabat Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh dalam prosesi pelantikan yang berlangsung pada Selasa 13 OKtober 2026, di Medan.
Pelantikan tersebut dilaksanakan berdasarkan Keputusan Gubernur Aceh Nomor PEG.812.22/112/2026 tentang Penunjukan Penjabat Sekretaris Daerah Aceh.
Penunjukan Taufik sebagai Penjabat Sekda Aceh merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan serta memastikan koordinasi administrasi pemerintahan dan pelaksanaan program pembangunan Aceh berjalan dengan baik.
Dalam kesempatan tersebut, Mualem menegaskan jabatan Sekretaris Daerah memiliki peran strategis dalam mengoordinasikan perangkat daerah, menyelaraskan program kerja, serta memastikan kebijakan pemerintah terlaksana secara efektif.
“Saya berharap Pejabat Sekda Aceh dapat menjalankan amanah ini dengan penuh tanggung jawab, membangun koordinasi yang baik dengan seluruh jajaran pemerintah, serta memastikan program-program pembangunan berjalan sesuai dengan ketentuan dan kebutuhan masyarakat Aceh,” ujar Mualem.
Gubernur juga berharap Taufik dapat memperkuat sinergi antar satuan kerja perangkat Aceh (SKPA), mitra kerja Pemerintah Aceh, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta menjaga tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan, dan akuntabel.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut mantan Sekretaris Daerah Aceh, Taqwallah; Direktur Intelijen dan Keamanan (Dirintelkam) Polda Aceh, Kombes Pol. Said Anna Fauza,; Asisten Administrasi Umum Setda Aceh, Dr A. Murthala MSi serta para Kepala Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) dan Kepala Biro di lingkungan Sekretariat Daerah Aceh.
Pejabat Sekda Aceh, Taufik ST MSi, turut didampingi istri Fitriani Taufik, yang menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP) Aceh.
Pelantikan ini diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi internal Pemerintah Aceh, meningkatkan kinerja birokrasi, serta mendorong pelaksanaan agenda pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat secara berkelanjutan.[ril | red 01]
