halaman7.com – Banda Aceh: Dewan Pers menggelar FGD tentang Indek Kemerdekaan Pers (IKP) 2020. FGD yang digelar lewat zoom meeting ini langsung dibuka Ketua Dewan Pers Mohd Nuh, Senin 29 Juni 2020.
Zoom meeting tersebut menghadirkan sejumlah informan ahli yakni Kadis Kominfo Marwan Nusuf, anggota KPI Muhammad Hamzah, Wakil Ketua PWI Aceh Iranda Novandi, Ketua AJI Banda Aceh Misdarul Ihsan, Kepala LKBN Antara Azhari, Pemred Harian Rakyat Aceh Sulaiman.
Diskusi yang dimoderatori Aditya Wardhana dan juga diikuti Wakil Ketua Dewan Pers Hendry Ch Bangun berlangsung dinamis dalam membahas berbagai hal yang menjadi fokus dalam survei yang dilakukan Dewan Pers melalui Sucofindo.
Beberapa pokok bahasan mendasar yang dibahas antaranya, tentang kekerasan terhadap media atau wartawan, insentif atau gaji para wartawan, wartawan amplop, penegakan hukum, dan hal-hal yang mendasar lainnya yang menjadi bagian dari kehidupan seorang wartawan.
Ketua Dewan Pers Mohd Nuh, mengharapkan pers Indonesia kedepan jauh lebih baik dan kebebasan pers juga lebih baik lagi dimasa-masa mendatang. Pers tetap menjalankan fungsinya sebagai sosial kontrol dalam kondisi apapaun.
Wakil Ketua Dewan Pers Hendry Ch Bangun dalam pandangan akhirnya mengatakan, dalam MoU Dewan Pers dan Kapolri, ada bagian untuk memberikan pemahaman tentang UU No 40/1999 tentang Pers.
Dalam hal upah atau gaji wartawan, menurut Hendry ibarat buah simalakama. Karena cukup banyak wartawan yang memang tak digaji sesuai UMP, bahkan ada sama sekali tidak ada gaji.
“Satu sisi wartawan selalu memberikan pada saat Hari Buruh, tentang tuntutan gaji layak, sedangkan wartawan sendiri banyak yak tak layak dalam hal upah,” ujar Hendry dalam zoom meeting yang berlangsung selama tiga jam tersebut.
Kadis Kominfo Aceh, Marwan Nusuf menilai, kemerdekaan pers di Aceh jauh lebih dibandingkan dalam lima tahun terakhir. Pemerintah Aceh pun sangat mendukung dalam peningkat kafasitas SDM wartawan.[andinova | red 01]
