Walikota Serahkan LPJ 2019 ke Dewan

halaman7.com – Banda Aceh: Walikota Banda Aceh Aminullah Usman menyerahkan Rancangan Qanun (Raqan) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK) Banda Aceh anggaran 2019 kepada DPRK.

Dokumen raqan yang turut memuat laporan keuangan yang telah diaudit oleh BPK-RI tersebut diterima langsung Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh Farid Nyak Umar pada sidang paripurna yang digelar di gedung dewan, Kamis 25 Juni 2020.

Dalam penjelasannya sebelum penyerahan kepada dewan, walikota menyebut di dalam Raqan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK 2019 juga dilampirkan laporan keuangan yang telah diaudit oleh BPK-RI selama tiga bulan.

“Alhamdulillah kita kembali berhasil meraih prestasi opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan 2019,” ujar walikota

Walikota memaparkan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBK yang telah disusun berdasarkan kebijakan akuntansi berbasis akrual dan disajikan sesuai dengan format Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Pendapatan daerah pada anggaran 2019 dari yang direncanakan sebesar Rp1,3 triliun lebih, realisasinya sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp1,215 triliun lebih atau setara dengan 93,45 persen.

Pendapatan daerah ini bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp235,12 miliar, pendapatan transfer Rp955,54 miliar, dan lain-lain pendapatan yang sah sebesar Rp25,17 miliar.

Kemudian belanja daerah dan transfer  sampai dengan 31 Desember 2019  terealisasi sebesar Rp1,230 triliun lebih atau 92,71 persen dari yang direncanakan sebelumnya yakni Rp1,326 triliun lebih.

“Angka tersebut terdiri dari belanja operasi  Rp 939,8 miliar lebih, belanja modal Rp 148,96 miliar lebih, dan transfer/bagi hasil ke desa sebesar Rp 141,29 miliar lebih,” ujarnya lagi.

Ia pun menyebut realisasi PAD sebesar Rp235,12 miliar lebih berkontribusi 19,34 persen terhadap pendapatan daerah 2019.

Ketua DPRK Banda Aceh Farid Nyak Umar memberikan apresiasi kepada Walikota Banda Aceh beserta atas predikat opini WTP terhadap laporan keuangan tahun anggaran 2019 dari BPK-RI.

“Kita ketahui bersama bahwa mempertahankan jauh lebih sulit daripada meraih. Mendapat WTP 12 kali secara berturut-turut merupakan sebuah prestasi bagi Pemko Banda Aceh, bukan hanya di tingkat provinsi, tapi juga di tingkat nasional,” katanya.

Pada kesempatan itu, Farid juga menyerahkan dokumen lima rancangan qanun usulan dewan kepada Aminullah. Kelima raqan tersebut yakni: Raqan tentang Pemilihan Keuchik Serentak Melalui E-votting.

Lalu, Raqan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan, Raqan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Tempat Parkir Khusus, Raqan Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga, dan Raqan Pelestarian Situs dan Sejarah serta Cagar Budaya.

“Kelima rancangan qanun inisiatif dewan ini merupakan ikhtiar untuk memaksimalkan fungsi legislasi dan memberikan harapan bagi terwujudnya pelaksanaan pemerintahan dan pelayanan yang semakin baik di masa yang akan datang,” katanya.[SP | red 01]

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *