Akademisi Unaya: Dibalik Penolakan LJP Gubernur, Pengelolaan Anggaran 2020 Ugal-ugalan

halaman7.com – Banda Aceh: Badan Anggaran (Banggar) DPR Aceh menolak Rancangan Qanun Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) 2020. Penolakan ini bukan tidak ada alasan, Banggar DPRA menilai pengelolaan keuangan Aceh sangat amburadul.

Hal ini bisa dilihat sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (Silpa) maupun Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya masih mendominasi target dan realisasi belanja di tahun anggaran 2020 ini.

Secara keseluruhan, dari target belanja sebesar Rp12,2 triliun. Pemerintah Aceh hanya mampu merealisasikannya sebesar 81,15% atau Rp9,8 triliun, sesuai data yang dirilis Banggar DPRA.

Akademisi Unaya, Aceh Besar Usman Lamreueng, mengatakan Pemerintah Aceh melakukan empat kali refocusing anggaran. Namun, sangat disayangkan anggaran yang direfocusing tidak pernah dilibatkan DPRA.

Semua mata anggaran terjadi penyesuaian untuk digunakan dalam penanganan pandemi Covid-19. Dengan membatalkan berbagai program seperti mencoret dana dayah/masjid/meunasah. Program rumah dhuafa tidak mencapai target.

Malah yang sangat memprihatikan pemerintah Aceh membatalkan bantuan sosial Rp1,5 triliun untuk rakyat Aceh. Padahal, saat itu sangat dibutuhkan dana stimulus tersebut sebagai upaya penanganan pandemi.

Pemerintah Aceh juga melakukan pembelian mobil dinas. Rehab kantor dan ruang Setda Aceh, dan Silpa Rp3,96 triliun. Namun tidak berbanding lurus dalam realisasi penanganan pandemi, yang malah ada indikasi tidak tepat sasaran.

Gubernur Aceh Nova Iriansyah menjawab pendapat Banggar DPRA terkait Rancangan Qanun (Raqan) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBA 2020. Nova mengungkap realisasi belanja salah satunya terkendala Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

“Salah satu jawaban yang disampaikan Nova terkait perbandingan anggaran dan realisasi belanja,” ujar Usman, Sabtu 21 Agustus 2021.

Nova mengatakan, selisih antara realisasi dan target belanja di antaranya karena tidak adanya pembayaran gaji PNS ke-13 dan ke-14. Selain itu tidak terlaksananya belanja perjalanan dinas. Kegiatan bimtek atau pelatihan yang awalnya diprediksi kegiatan tersebut bakal terlaksana kuartal akhir tahun anggaran 2020. Penyebab lain, kata Nova, Belanja Tidak Terduga (BTT) hanya terealisasi sebesar 36,03% disebabkan tidak terealisasinya belanja bantuan sosial.

Belanja dana bagi hasil ke kabupaten/kota belum disalurkan. Belanja pembangunan rumah dhuafa belum dapat dilaksanakan akibat belum selesainya perubahan Qanun Aceh nomor 10 tahun 2018 tentang Baitul Mall

Morat-marit

Dengan kondisi ekonomi Aceh saat ini yang morat marit, akibat stimulus anggaran refocusing tidak becus dikelola sepertinya dikelola dengan ugal-ugalan. Dengan Silpa yang sangat fantatis, mengakibatkan meluluh-lantakan sektor ekonomi Aceh mati suri.

Maka sudah sangat wajar Badan Anggaran DPRA beserta fraksi-fraksi di DPRA menolak Rancangan Qanun Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBA 2020. Dengan menolak pertanggungjawaban tersebut adalah kehendak rakyat Aceh. Akibat tidak becusnya pengelolaan APBA oleh pemerintah Aceh yang membuat rakyat kecewa.

Proses Hukum

“Kami mendorong para penegak hukum. Agar berbagai pelanggaran dalam realisasi anggaran sesuai temuan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Untuk di proses sesuai hukum yang berlaku,” ujar Usman.

KPK, Kejaksaan dan Polisi, lanjut Usman, sudah sepatutnya konsisten dalam penegakan hokum. Siapapun yang sudah menyalahi penggunaan anggaran negara alias korupsi dan merugikan rakyat dan negara, segera diproses.[ril | red 01]

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *