Setahun Berlalu, Apakabar Managemen BPKS?

halaman7.com Banda Aceh: Setahun sudah sejak dilantik pada bulan Agustus 2020 yang lalu. Sepertinya belum ada terobosan kebijakan yang jitu. Sebagai upaya pembenahan managemen internal. Hingga berdampak percepatan pengembangan kawasan Sabang dan Pulo Aceh menjadi pelabuhan bebas dan parawisata bahari.

Sepertinya reformasi managemen internal tidak berjalan mulus. Penempatan SDM belum sesuai dengan bidang. Masih ada unsur nepotisme dan Kepala BPKS terkesan otoriter. Beranggapan bahwa karyawan serta staf BPKS tidak mampu bekerja.

Begitu penilaian Akademisi Unaya, Usman Lamreung, Selasa 3 Agustus 2021, dalam evaluasi setahun pergantian managemen BPKS, Agustus 2020-Agustus 2021.

Menurut Usman, progres kinerja setahun ini, manajemen BPKS dinilai sangat lambat. Reformasi internal saja masih belum kelar. Sudah pasti dampaknya berimbas pada kinerja serta penyerapan program. Belum ada master plant sehingga tidak ada terobosan apapun yang dilakukan di bawah managemen kepala BPKS Iskandar Zulkarnain. Kecuali hanya memperkuat MoU dengan beberapa badan/perusahaan nasional.

“Malah yang ada pengelolaan Aset BPKS bermasalah,” beber Usman yang selama ini terkenal cukup kritis dan konstruktif menyeroti pembangunan kawasan ini.

Managemen BPKS, lanjut Usman, patut diduga belum solid dan belum ada komitmen melakukan pembenahan internal. Sejak dilantik minim akan terobosan, juga belum ada tanda-tanda kinerja BPKS menggeliat.

Tentu argument Usman ini sangat beralasan. Merujuk pada UU pendiriannya. BPKS mempunyai tugas khusus sebagai Badan Layanan Umum (BLU). Untuk menghidupkan free port (pelabuhan bebas) dan free trade zone (zona perdagangan bebas) di Sabang dan Pulau Aceh.

Sekarang, bagaimana kinerja BPKS dalam mengemban tugas ini? Banyak sekali persoalan BPKS. Mulai dari managemen internal, investasi, koordinasi instansi terkait di daerah. Termasuk komunikasi dengan pemerintah pusat, dan berbagai persoalan lainnya.

Perkuat Komunikasi

Sepertinya, ujar Usman, managemen BPKS belum melakukan seperti, salah satu adalah memperkuat komunikasi dengan pemerintah daerah. Terkesan selama ini masih jalan sendiri-sendiri. Sebagai contoh percepatan pembangunan Pulau Aceh. Sepertinya belum ada master plant bersama BPKS dan pemerintah Aceh Besar.

Masalah lain yang mencuat di media adalah tentang pengelolaan aset BPKS, baik aset tanah, bangunan dan pelabuhan balohan. Sepertinya tidak terkelola dengan baik, menyebabkan menuai berbagai masalah.

Seperti diisukan asset tanah diperjual belikan. Bangunan gedung pelabuhan diputusin arus listrik. Ini menandakan dalam pengelolaan asset belum beres. Seharusnya dalam kondisi pandemi ini, persoalan internal dan asset mampu diselesaikan dan managemen pengelolaan asset dengan baik.

Jangan terkesan hanya mampu membangun saja. Namun tidak mampu mengelolanya. Karena dengan pengelolaaan asset dengan baik. BPKS sebgaai lembaga BLU akan mendapatkan pemasukan.

Pertanyaannya, apa saja kerja manajemen BPKS selama ini?. Katanya mau melakukan pembenahan. Mana buktinya? Sudah setahun, belum ada gebrakan apapun.

“Gimana bicara pelabuhan standar internasional, kalau aset saja belum mampu diurus,“ ungkap Usman.

Dikatakan, manajemen BPKS harus benar-benar paham UU No 37 tahun 2000. UUPA No 11 tahun 2006. Terkait dengan kewenangan BPKS. Bukan hanya duduk manis di Sabang.

Termasuk pelimpahan kewenangan bidang perikanan turunan Peraturan Pemerintah No 83 tahun 2010. Belum juga mampu diselesaikan hingga saat ini. Padahal ini merupakan turunan pelimpahan kewenangan BPKS.

“Kapan maju Pelabuhan Bebas Sabang? Jangan sampai publik anggap manajemen BPKS tidak punya visi dan roadmap untuk membangun kawasan Sabang,” pungkasnya.[ril | red 01]

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *