Sistem Oligarkhi dimainkan Pusat, Parnas di Aceh Mulai Goyang

halaman7.comBanda Aceh: Dalam beberapa hari ini eskalasi politik lokal Aceh diramai dengan mundur beberapa kader terbaik Partai Nasional Demokrat (NasDem) Aceh. Ini setelah terjadinya perombakan pengurus internal. Salah satunya digantinya Sekretaris DPW, awalnya di isi Nahrawi Nurdin alias Toke Awi, kemudian diganti dengan Muslim Aiyub, mantan kader Partai Amanat Nasional (PAN), selanjutnya hijriah ke partai Nasdem pada agustus yang lalu.

Usman Lamreung

Direktur Emirates Development Research (EDR), Usman Lamreueng mengungkapkan, konflik internal Partai Nasdem menandakan dalam demokrasi ada oligarkhi. Semua keputusan dalam penunjukan ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) khusus di Aceh di tunjuk Dewan Pimpinan Pusat (DPP).

Tentu dalam penunjukan tersebut bukan dilihat objektif kemampuan kadernya. Tapi lebih pada sarat kepentingan kekuasaan, malah ironis lagi bukan kader bisa saja masuk kepenguruasan inti.

“Ini adalah sebuah kegagalan partai politik dalam melakukan pengkaderan dan rekrutmen politik. Menyebabkan kader-kader partai yang pindah ke partai lain mendapat posisi empuk, akhirnya kader-kaderpun kecewa dan mundur,” ungkap Usman, Kamis 25 Nopember 2021.

Dikatakan, ada empat partai nasional di Aceh yang sudah melakukan musyawarah daerah (Musda). Keempat partai tersebut dari hasil Musda semuanya tidak dipilih, hanya merekomendasi nama, untuk ditentukan siapa yang ditunjuk Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik.

Ini mendandakan bahwa Parnas di Aceh tidak ada lagi tokoh alias mulai goyang. Sudah mulai krisis kader, krisis kemimpinan, pada akhirnya Dewan Pimpinan Wilayah yang ditunjuk DPP, bukan lagi tokoh partai yang ada di Aceh, namun para tokoh Aceh di Jakarta.

“Artinya sebagian Parnas di Aceh dikendalikan dari Jakarta, dengan begitu, Aceh sudah menjadi genggaman para elit politik Aceh di Jakarta,” beber Usman.

Dengan demikian, lanjutnya, partai politik semakin elitis, oligarkhi, dan semakin jauh dengan kadernya serta rakyat. Sebab kader yang ditunjuk hanya tokoh-tokoh dalam lingkaran yang sama, pindah partai dan sudah terbukti belum mampu membawa Aceh lebih baik. Para ketua DPW partai politik nasional di Aceh yang dipilih DPP, bukan kader dan tokoh yang berada di Aceh. Artinya Aceh saat ini krisis ketokohan.

Banyak dipartai tidak ada kader terbaik lagi, dan tidak mampu merangkul, sehingga acap sekali menuai berbagai masalah internal. Bila partai terus disibukkan dengan berbagai urusan internal, bagaimana memperjuangkan hak-hak rakyat, aspirasi rakyat dan kesejahteraan.

Seharusnya partai politik memberikan contoh yang baik pada rakyat, bagaimana berdemokrasi dengan baik, dan merangkul kader-kader partai. Bagaimana mengajak rakyat berdemokrasi dengan baik, menjungjung tinggi berbagai perbedaan dan menghargai berbeda pendapat.

“Partai politik yang seharusnya mengajarkan pada rakyat pendidikan politik dan berdemokrasi. Eh ini malah partai sangat oligarkhi dan feodal,” sindir Usman.[ril | red 01]

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *