Membangun Jantho dengan Mimpi

Catatan: Usman Lamreung

HARI ini Kota Jantho sudah berumur 38 tahun. Tentu dengan umur sudah meranjak dewasa, Kota Jantho sebagai ibukota Kabupaten Aceh Besar, menaruh harapan besar masyarakat, ada perubahan benar-benar menjadi sebuah kota pusat pemerintahaan dan kekuasaan.

Usman Lamreung

Harapan tersebut menjadi tumpuan besar masyarakat Aceh Besar ada pada pemerintahan Bupati Mawardi Ali dan Wakil Bupati Waled Husaini dengan gagasan besar, dan janji politik yang dituangkan dalam visi, misi dan Rencana Program Jangka Menengah (RPJM).

Gagasan dan program besar yang dicetuskan dan di dengungkan dibawah pemerintahan Bupati Mawardi Ali dan Wakil Bupati Waled Husaini adalah menghidupkan kota Janto dengan tiga program besar yaitu menjadikan kota janto menjadi Kota Pendidikan, Destinasi Wisata dan Pusat Kegiatan Olahraga. Ditambah lagi dengan keinginan bupati untuk menentap dan tinggal di kota Janto, sebagai bagian keseriusan beliau, dalam melakukan reformasi birokrasi.

Bagaimana realisasi gagasan dan program besar tersebut? semangat bupati untuk menetap di kota Jantho, tidak berbanding lurus antara realisasi dengan gagasan dan program, buktinya bupati jarang menempati pendopo.

Di awal pemerintahan Bupati Mawardi Ali, sepertinya pernah menjanjikan bagi pegawai ASN yang mau menetap di Kota Jantho, akan diberikan penambahan remunasi. Sepertinya ini juga tidak ada kebijakan dan realisasinya. Ini menandakan bahwa bupati gagasan dan program yang dicetuskan sebatas pencitraan politik.

Begitu juga dengan tiga program besar yang dicetuskan, pertama menjadikan kota Janto sebagai Kota Pendidikan. Disini kita tidak melihat bagaimana plant program dan tahapan yang dilakukan pemerintah Aceh Besar, termasuk gagalnya pendirian kampus IPDN.

Penunjukan lokasi pembangunan kampus IPDN diawal pemerintahan Bupati Mawardi Ali dilanda polemik, saat itu Irwandi Yusuf berkeinginan kampus IPDN dibangun di kota Bireuen. Biarpun akhirnya pelemik tersebut selesai dan ditetapkan pembangunan kampus IPDN di kota Janto.

Baca Juga  Polda Aceh Imbau Masyarakat Tidak Membuka Lahan dengan Membakar Hutan

Namun sayang, gagasan tidak berbanding lurus dengan usaha dalam membangun komunikasi dengan pemerintah pusat untuk mempercepat pembangunan kampus IPDN. Malah ironisnya dibatalkan tidak jadi dibangun.

Kedua menjadikan Jantho, Kota Destinasi Wisata, ini adalah gagasan besar dan seharusnya dibarengi dengan kebijakan dan program yang jelas. Sebagai masyarakat sangat mendukung program destinasi wisata di kota Janto dibuat master plant dengan alokasi anggaran yang jelas, berkesinambungan dan adil.

Yang kita tidak sepakat adalah pembangunan tempat wisata punya pribadi penguasa. Namun di duga dengan mengunakan kekuasaan, tanpa ada proses musrembang, seperti program penumpang gelap, tiba-tiba ada. Artinya menyalahi prosesur ketentuan dalam pengusulan anggaran negara.

Kita sepakat Kota Janto menjadi kota wisata, karena akan menambah PAD, dan menghidupakan ekonomi masyarakat. Yang kita tidak sepakat penggunaan anggaran negara untuk kepentingan usaha pribadi penguasa dengan menyalahi prosesdur pengusulan program dan anggaran.

Contoh kasus adalah Jantho Panorama Park (JPP) milik pribadi penguasa, ada dugaan KKN dalam penggunaan anggaran negara.

Ketiga adalah menjadikan kota Jantho sebagai pusat kegiatan olahraga. Pelaksanaan Pekan Olahraga Daerah (PORA) di Kota Jantho pada 2018, meninggalkan asset yang sangat berharga, seperti gedung sport center, Asrama Atlet, Lapangan Bola dan lainnya. Namun sangat disayangkan asset tersebut saat ini tidak terkelola dengan baik.

Tujuan dibangun sarana prasarana olahraga kota Janto bertujuan meramaikan Kota Janto sebagai pusat kegiatan olahraga, harapan tersebut hanya sebatas wacana dan impian saja. Namun tidak dibarengi dengan kebijakan, strategi dan anggaran. Sehingga wacana Janto sebagai pusat kegiatan olahraga hanya masih dalam tahapan mimpi tanpa aksi dan realisasi.

Program-program besar yang dicetuskan pemerintahan Bupati Mawardi Ali membangun kota Janto, tidak dibarengi dengan kebijakan, master plant dan anggaran yang jelas. Impian besar, namun minim perencanaan, malah menimbulkan berbagai penyalahan penggunaan anggaran, seperti dugaan ada indikasi KKN dalam pembangunan prasarana penunjang Jantho Ponorama Park (JPP).

Baca Juga  Kebijakan Pemerintah Tutup Bantaran DAS Krueng Aceh, Bentuk Pembunuhan Perekomian Rakyat

Harapan Aceh Besar kedepan dibawah pemerintahan Pejabat Bupati, punya kecakapan dan strategi jitu dalam pembangunan Aceh Besar termasuk pembangunan Kota Janto. seperti kota kabupaten lain yang ada di Aceh, harus dibarengi perencanaan, master plant dan anggaran yang jelas baik APBK, APBA, APBN dan investor.

Dengan sumber daya alam yang ada bila punya strategi, kecakapan, birokrasi (SDM) dan dukungan DPRK memungkinkan Janto berkembang. Pilot Project pemerintah Aceh Besar adalah menghidupkan Kota Janto, bila kota Janto bergeliat, sudah pasti Aceh Besar mampu bersaing dengan daerah lain.[]

Penulis, Dosen Unaya Aceh Besar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.