halaman7.com – Banda Aceh: Ada kesan pemerintah pusat gagal faham dalam soal bendera Aceh. Dimana, pemerintah pusat melalui Irjen Otonomi Daerah, menilai bendera Aceh yang bergambar “Bintang Bulan” dianggap sama dengan “Bulan Sabit”.
Hal itu terungkap, saat Ketua DPRA Saiful Bahri yang kala itu belum menjabat Ketua DPRA, melakkan pertemuan dengan Kemendagri yang langsung dihadiri Mendagri Tito Karnavian. Sedangkan, Saiful Bahri saat itu hadir mewakili Ketua Partai Aceh Muzakir Manaf (Mualem).
“Pada saat itu, Mendagri minta bendera Aceh tidak menyerupai bendera separtis, yakni bulan sabit,” ujar Saiful Bahri dalam pertemuan dengan SMSI Aceh dan sejumlah pimpinan media di Aceh, Kamis 2 Juni 2022 di ruang kerja Ketua DPRA.
Dalam pertemuan itu, Pon Yaya – sapaan akrap Ketua DPRA ini – mengatakan, sejauh ini belum ada pembatalan dari pemerintah pusat akan bendera Aceh yang diusulkan yakni bintang bulan. Pembatalan itu hanya dari omongan Mendagri yang di ‘goreng’ media. Sedangkan, secara sah, baik surat resmi atau regulasi belum ada sampai saat ini.
Pon Yaya, menambahkan, beban besar yang ditumpukan padanya sebagai Ketua DPRA dalam masa waktu tersiswa 20 bulan lagi memang sangat berat. Namun, hal itu tidak membuatnya prustasi dan putus asa, namun akan terus berjuang demi Aceh lebih baik.
Kalau dulu, lanjut Pon Yaya, Aceh berjuang memisahkan diri dari Republik Indonesia (RI), namun saat ini aceh terus berjuang untuk bisa merdeka dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan mengimplementasikan butir-butir MoU Helsinki dan Undang-Undang Pemerintah Aceh (UUPA).
Untuk itu, Pon Yaya mengharapkan, semua elemen pemerintah, elit politik dan masyarakat, bisa satu kata untuk sama-sama berjuang bisa mengwujudkan cita-cita Aceh sesuai MoU Helsinki dan UUPA.
“Jangan ada lagi perpecahan antar relit. Sesama masyarakat dan elemen lainnya. Saatnya kita berpikir bagaimana bisa mensejahterakan Aceh bersama. Sebab, dana Otsus pun kian habis,” ujar Pon Yaya yang saat pertemuan ikut didampingi Ketua DPRK Aceh Utara, Arafat Ali dan juru bicara Partai Aceh, Nurzahri.
Ikut Berkontribusi
Sementara itu, Ketua SMSI Aceh, Aldin NL menyatakan, sangat mengapresiasi apa yang sudah dilakukan Ketua DPRA Aceh saat ini, untuk terus mensosialisasikan UUPA dan butir-butir MoU pada masyarakat.
Sebagai organisasi media siber dengan anggota terbesar di Indonesia, SMSI akan terus berusaha berkontribusi dalam menyebarkan berita-berita positif yang bisa mencerdaskan masyatakat Aceh, terutama yang dilakukan DPRA melalui Ketua DPRA saat ini.
“Setidaknya media berperan besar dalam ikut mewujudkan implementasi UUPA lewat pemberitaan yang disajikan, sehingga bisa mencerdaskan masyarakat Aceh,” ujar Aldin yang didampingi sejumlah pengurus lainnya.[andinova | red 01]
