Wawako Sabang Ajak Perkuat Sinergi Ulama dan Pemerintah

MPU Sabang Gelar Musda VI

Wakil Walikota Sabang.[FOTO: h7 - dok humas pemko]

halaman7.com –Sabang: Wakil Walikota Sabang, Suradji Junus, menegaskan pentingnya memperkuat sinergi antara ulama dan umara dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Hal tersebut disampaikan Suradji saat membuka Musyawarah Daerah (Musda) VI Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kota Sabang 2026, yang turut dihadiri Wakil Ketua III MPU Aceh, Tgk Muhammad Hatta, unsur Forkopimda serta sejumlah undangan lainnya, di Aula Pulau Weh, Kantor Walikota Sabang, Selasa 17 Nopember 2026.

Menurutnya, MPU memiliki kedudukan strategis sebagai mitra pemerintah dalam memberikan pertimbangan, nasihat, dan masukan terhadap berbagai kebijakan daerah.  Agar pembangunan tidak hanya berorientasi pada kemajuan fisik dan ekonomi, tetapi juga selaras dengan nilai-nilai syariat Islam.

“Ulama dan umara harus berjalan seiring, tidak boleh berjalan sendiri-sendiri. Karena itu, komunikasi dan koordinasi harus terus terjaga, sehingga setiap kebijakan dan program pembangunan dapat berjalan dengan baik serta tetap memperhatikan nilai-nilai syariat Islam,” kata Suradji.

Wakil Walikota Sabang juga menyoroti pentingnya peran MPU dalam memberikan masukan dan pertimbangan terhadap pelaksanaan berbagai kegiatan di Kota Sabang, khususnya sektor pariwisata dan olahraga, agar tetap memperhatikan ketentuan syariat Islam.

Sebagai salah satu daerah tujuan wisata di Aceh, Sabang diharapkan mampu menerapkan kearifan lokal yang menjunjung nilai-nilai keislaman, sekaligus memastikan penyelenggaraan kegiatan olahraga tetap memperhatikan norma dan ketentuan syariat.

“Sabang merupakan salah satu daerah tujuan wisata di Aceh. Karena itu, kita berharap setiap kegiatan pariwisata maupun olahraga tetap memperhatikan ketentuan syariat Islam,” ujar Wakil Walikota

Sementara itu, Wakil Ketua III MPU Aceh, Tgk Muhammad Hatta, dalam arahannya menekankan ulama yang tergabung dalam lembaga MPU memiliki peran penting sebagai mitra sejajar pemerintah dalam mengawal kebijakan daerah.

Baca Juga  Prediksi 8 Wakil Indonesia di Hari Kedua Denmark Open 2023

Keberadaan MPU yang memiliki landasan hukum melalui peraturan perundang-undangan dan qanun kekhususan Aceh diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memastikan kebijakan pemerintahan dan pembangunan tetap berpedoman pada nilai-nilai syariat Islam.

Di sisi lain, Ketua MPU Kota Sabang, Tgk Baharuddin, menjelaskan Musda VI menjadi forum evaluasi pelaksanaan program kerja kepengurusan periode 2022-2026. Sekaligus wadah untuk menyusun program kerja dan memilih kepengurusan baru masa bakti 2027-2031.

Disampaikan, selama periode sebelumnya MPU Kota Sabang telah melaksanakan sejumlah program melalui masing-masing komisi. Mulai dari rapat koordinasi permusyawaratan ulama, sosialisasi fatwa dan hukum Islam, pendidikan kader ulama, hingga sosialisasi sertifikasi produk halal.[ril | M Munthe]

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *