halaman7.com – Banda Aceh: Gubernur Aceh Nova Iriansyah akan berakhir masa tugas pada 5 Juli 2022 mendatang. Artinya masih ada tersisa enam bulan lagi masa pemerintahannya. Nanti dengan berakhirnya masa tugas Nova, pemerintah pusat akan mengangkat seorang Penjabat (Pj) untuk mengisi kekosongan jabatan gubernur yang ditinggalkan.
Isu yang mencuat ada beberapa nama Pejabat Gubernur (Pj) yang sudah muncul pada publik Aceh. Diantara beberapa nama yang sudah muncul adalah Safrizal, Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri, Indra Iskandar Sekjen DPR RI dan Adli Abdullah Staf Khusus bidang adat Menteri ATR/BPN.
“Ketiga tersebut adalah putra Aceh yang sedang bertugas di kementerian, dan lembaga,” ujar Direktur Eksekutif Lembaga Emirate Devlopment Research (EDR), Usman Lamreung, Selasa 18 Januari 2022.
Dikatakan, sesuai dengan aturan, yang berwenang menunjuk Pj Gubernur adalah pemerintah pusat yang diusulkan Menteri Dalam Negeri kepada Presiden, dan Presiden yang akan memilih dan menentukan Pj Gubernur. Artinya orang yang ditunjuk sudah barang pasti searah dengan program pemerintah pusat.
Namun sebagai rakyat Aceh serharap pada presiden saat menunjuk Pj Gubernur benar-benar memahami kultur sosial budaya, politik dan berbagai masalah dalam pembangunan yang selama ini belum selesai.
Calon Pj Gubernur yang ditunjuk berpihak pada pembangunan Aceh, pengentasan kemiskinan, mampu membangun harmonisasi dengan legislatif, mampu menjembatani berbagai masalah politik yang belum selesai dengan pemerintah pusat, keberlanjutan dana otsus, pemberantasan korupsi dan syariat islam.
Pj Gubernur kedepan berbeda sebelumnya. Pj Gubernur kedepan ini dengan waktu sangat lama 2,5 tahun, tentu tidak hanya fokus persiapan pelaksanaan Pilkada dan Pemilu, namun melanjutkan berbagai program yang ditinggalkan gubernur sebelumnya yang sudah tertuang dalam RPJM.
“Maka rakyat Aceh berharap pada Presiden nanti mempertimbangkan dengan bijaksana menunjuk orang yang tepat menajdi Pj Gubernur Aceh,” ujar Usman.
Rakyat Aceh berharap Pj Gubernur benar-benar pro rakyat, dekat dengan rakyat dan memahami apa yang diinginkan rakyat. Dana otsus yang sangat besar, Pj Gubernur kedepan mampu diperuntuhkan untuk kepentingan pembangunan Aceh, pengentasan kemiskinan, mampu membuka lapangan kerja, melanjutkan program rumah dhuafa dan Aceh dalam damai.
INFO Terkait:
- Pj Gubernur Harus Paham, Aceh Sedang Tidak Baik Saat Ini
- Pj Gubernur Diharapkan Sosok yang Mau Membangun Aceh
Kunci Utama
Direktur Eksekutif Lembaga EDR ini mengaku sudah melakukan wawancara dengan beberapa akademisi kampus. Dalam wawancara tersebut mereka berharap Pj Gubernur memahami Aceh secara kultural, religius, maupun politik.
Ini adalah kunci utama dalam melanjutkan berbagai program pembangunan Aceh. Jangan sampai Pj yang dianggkat hanya partisipan saja, yang diuntungkan hanya para elit, namun rugi pada rakyat Aceh.
Harapannya adalah putra terbaik Aceh, namun bila tidak ada calon putra Aceh, yang ditunjuk adalah bukan putra Aceh, tidak hanya memahami kultur budaya dan politik Aceh. Namun juga harus memahami kondisi Psikologis rakyat Aceh yang hari ini sudah sangat kecewa dengan pemerintahan Gubernur Nova.
Pj Gubernur harus juga mampu mengevaluasi RPJM secara menyuluruh, karena program Aceh hebat sepertinya banyak gagal. Artinya, lanjut Usman, dua tahun setengah Pj harus mempu merealisasikan program pembangunan Aceh pro rakyat dan benar-benar untuk kepentingan rakyat Aceh.[ril | red 01]
