halaman7.com – Sabang: Sinergi TP PKK, Dekranasda dan TP Posyandu diperkuat untuk mendorong program pemberdayaan masyarakat yang lebih terarah dan berdampak. Hal ini menjadi perhatian Nuri Farisal saat mengikuti forum penguatan tata kelola tiga lembaga tersebut.
Ketua TP PKK, Ketua Dekranasda sekaligus Ketua TP Posyandu Kota Sabang, Nuri Farisal, mengikuti rapat Penguatan Tata Kelola Lembaga Dekranas, TP PKK dan TP Posyandu Wilayah Indonesia Bagian Barat 2026, Senin Senin 21 September 2026.
Dalam forum tersebut, Ketua Umum TP PKK sekaligus Ketua Umum TP Posyandu dan Ketua Harian Dekranas, Tri Tito Karnavian, menekankan pentingnya tata kelola yang kuat, mulai dari struktur organisasi, pembagian tugas dan kewenangan, koordinasi, perencanaan program, pelaksanaan, hingga monitoring dan evaluasi.
Tri juga menegaskan, sinergi antara Dekranasda, TP PKK dan TP Posyandu bukan berarti menyamakan tugas dan fungsi masing-masing lembaga. Sebaliknya, kolaborasi perlu dibangun dengan memperkuat pembagian peran sesuai tugas dan keunggulan masing-masing. Agar program pemberdayaan masyarakat dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.
Sejalan dengan hal tersebut, Nuri Farisal mengatakan, penguatan tata kelola dan sinergi antar lembaga menjadi bagian penting untuk memastikan program di daerah berjalan lebih terarah dan sesuai kebutuhan masyarakat.
“Melalui pertemuan ini, kita mendapatkan banyak masukan dan penguatan terkait tata kelola serta kolaborasi antarlembaga. Hal ini tentu menjadi bahan bagi kami di daerah, untuk terus memperkuat program dan sinergi sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kota Sabang,” ujar Nuri, Selasa 22 September 2026.
Menurutnya, sinergi antara TP PKK, Dekranasda dan TP Posyandu juga perlu diperkuat bersama pemerintah daerah serta perangkat daerah terkait. Sehingga berbagai program yang dijalankan dapat saling mendukung dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Kita ingin setiap program tidak hanya berjalan sebagai kegiatan, tetapi benar-benar terintegrasi, terukur dan memberikan dampak bagi keluarga serta masyarakat. Karena itu, kolaborasi dengan pemerintah daerah dan seluruh pihak terkait menjadi sangat penting,” katanya.
Rapat yang berlangsung di Hotel Bidakara, Jakarta itu diikuti sekitar 1.500 peserta dari tingkat pusat dan daerah yang berasal dari 16 provinsi di wilayah Indonesia bagian barat dan melibatkan 273 kabupaten/kota.
Pertemuan tersebut juga menghasilkan rencana tindak lanjut, penanggung jawab, indikator kegiatan, serta mekanisme pemantauan dan evaluasi program.[ril | M Munthe]
