Safrizal Ingatkan Ancaman Iklim Aceh

Kaposwil Satgas Penanganan dan Pemulihan Pascabencana (PRR) Aceh, pada Seminar Nasional yang diselenggarakan ICMI Aceh.[FOTO: h7 - dok satgas prr]

halaman7.com – Banda Aceh: Dirjen Bina Adwil Depdagri sekaligus Kaposwil Satgas Penanganan dan Pemulihan Pascabencana (PRR) Aceh, Safrizal ZA, mengingatkan Aceh untuk lebih siap menghadapi ancaman perubahan iklim dan risiko bencana yang diproyeksikan meningkat pada masa mendatang.

Menurutnya, mitigasi bencana tidak cukup hanya berfokus pada faktor hidrometeorologi saja, melainkan juga harus dilakukan melalui pendekatan geo-hidrometeorologi yang mempertimbangkan keterkaitan faktor geologi, hidrologi, meteorologi, dan ekologi secara menyeluruh.

Pandangan tersebut disampaikan Safrizal ZA, saat menjadi narasumber pada Seminar Nasional ICMI Organisasi Wilayah Aceh bertema “Bencana Aceh dan Masa Depan Ekologi: Sains, Kepemimpinan, dan Keberlanjutan Pembangunan” di salah satu hotel berbintang di Banda Aceh, Rabu 18 NOpember 2026.

Seminar itu turut menghadirkan Guru Besar Institut Teknologi Bandung (ITB) sekaligus Wakil Ketua Umum ICMI Pusat, Prof Teuku Abdullah Sanny, serta Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi BRIN, Prof Edy Giri Rahman Putra, sebagai narasumber.

Dalam paparannya, Safrizal menyebut Aceh sebagai living laboratory of disaster karena memiliki sejarah panjang kebencanaan yang memberikan banyak pelajaran bagi penguatan tata kelola risiko bencana. Jejak kebencanaan tersebut terlihat dari berbagai peristiwa besar yang pernah terjadi, mulai dari tsunami Simeulue pada 1907, gempa dan tsunami Aceh tahun 2004, hingga banjir bandang yang melanda sejumlah wilayah Aceh dalam beberapa periode terakhir.

Pengalaman tersebut, menurutnya, harus menjadi modal penting dalam menyusun strategi pembangunan dan mitigasi bencana yang lebih baik di masa depan.

Safrizal menjelaskan banjir bandang dan berbagai bencana alam yang terjadi di Aceh tidak semata-mata dipicu oleh tingginya curah hujan. Pemahaman terhadap bencana, harus dilakukan secara komprehensif melalui pendekatan geo-hidrometeorologi yang melihat keterkaitan berbagai faktor yang bekerja secara bersamaan.

Baca Juga  Karena Ini ASN Sabang tak Wajib Apel Pagi

Diseebutkannya, faktor geologi mencakup kondisi tanah, batuan, dan bentang lahan. Faktor hidrologi berkaitan dengan pergerakan air, limpasan permukaan, dan kapasitas sungai.

Sementara faktor meteorologi berhubungan dengan cuaca dan intensitas curah hujan. Seluruh proses tersebut kemudian berinteraksi dengan kondisi ekologi wilayah yang turut menentukan tingkat kerentanan suatu kawasan terhadap bencana.

“Pemicu bencana besar seperti banjir bandang tidak hanya bersumber dari faktor hidrometeorologi atau tingginya curah hujan semata. Ada keterlibatan faktor geologi, hidrologi, dan ekologi yang saling berinteraksi,” ujar Safrizal ZA.

Menurut mantan Pj GUbernur Aceh ini, ketika Siklon Tropis yang bergerak dari Selat Malaka menuju Samudera Hindia terhalang oleh Pegunungan Bukit Barisan, maka mengakibatkan curah hujan tinggi di daerah yang dilewati dan terjadilah kejenuhan tanah (soil saturation).

Kemudian mengakibatkan meningkatnya limpasan air ke permukaan, serta melonjaknya debit sungai. Karena itu risiko longsor dan banjir bandang akan semakin besar. Dampaknya tidak hanya berupa kerusakan lingkungan, tetapi juga berimplikasi terhadap kehidupan masyarakat dan pembangunan daerah.

“Ketika seluruh proses tersebut terjadi secara bersamaan, dampaknya tidak lagi sekadar fenomena alam. Ia berubah menjadi persoalan kemanusiaan dan pembangunan,” katanya.

Dalam kesempatan itu, Safrizal juga mengingatkan Aceh menghadapi tantangan perubahan iklim yang semakin kompleks. Berdasarkan proyeksi iklim BMKG yang dipaparkannya, Aceh berpotensi mengalami pergeseran pola musim serta peningkatan kejadian hujan ekstrem, terutama pada awal dan akhir tahun.

Kondisi tersebut diperkirakan akan memberikan tekanan yang lebih besar terhadap daerah aliran sungai, kawasan permukiman, serta infrastruktur apabila tidak diantisipasi melalui kebijakan yang tepat.

Safrizal menekankan berbagai proyeksi menuju tahun 2036 menunjukkan pentingnya upaya adaptasi iklim dan penguatan ketahanan wilayah sejak sekarang. Untuk itu, Pemerintah dan pemangku kepentingan perlu memperkuat ketahanan hidrologi melalui audit sungai, kajian daerah aliran sungai, pemodelan banjir, serta pengelolaan lingkungan yang memperhatikan daya dukung dan daya tampung kawasan.

Baca Juga  Festival Meurah Silu 2025 di Langsa

“Langkah tersebut diperlukan agar Aceh mampu menghadapi risiko iklim yang diperkirakan meningkat dalam satu dekade mendatang,” ujarnya.[ril | red 01]

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *