Politisi Perempuan Ini Dorong Forkompimda Fasilitasi Komunikasi DPRA dan Plt Gubernur Aceh

halaman7.com Banda Aceh: Politisi perempuan dari Partai Nasdem, Indriani mendorong agar Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) memfasilitasi komunikasi antara Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dengan Plt Gubernur Aceh.

Hal tersebut dikarenakan konflik DPRA dan Plt Gubernur yang terus berlanjut.

“Saya mendorong agar Forkopimda aktif memfasilitasi komunikasi antara DPRA dan Plt Gubernur Aceh. Agar konflik di antara keduanya segera selesai,” sebut Indriani, Sabtu 3 Oktober 2020.

Seperti diketahui, konflik DPRA dan Plt Gubernur Aceh berujung pada interpelasi. Kemudian jawaban interpelasi Plt Gubernur Aceh ditolak seluruhnya oleh DPRA pada Selasa, 29 September lalu.

Hal tersebut membuat konflik akan terus bergulir dengan digunakannya hak konstitusi lanjutan yaitu hak angket dan atau hak menyatakan pendapat.

“Mari kita bersama mendorong agar konflik ini segera selesai. Tentunya harus melalui komunikasi yang intensif antara DPRA dan Plt Gubernur Aceh. Hal tersebut dapat terjadi dengan dorongan dari anggota Forkopimda yang lain. Seperti Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh, Panglima Kodam Iskandar Muda dan Kapolda Aceh,” tambahnya.

Dengan terbangunnya komunikasi intensif yang di fasilitasi Forkopimda diharapkan konflik akan segera berakhir. Sehingga agenda pemerintah Aceh dapat berjalan dan berkonsentrasi pada hal yang lebih prioritas. Salah satunya penanganan Covid-19.

Dikatakan, banyak agenda prioritas yang mesti menjadi perhatian semua pihak. Salah satunya pandemi Covid-19. Penanganannya mesti melalui kerja keras dan kekompakan Forkopimda.

“Jika konflik ini terus menjadi tontonan masyarakat, maka kita yakini banyak agenda yang seharusnya dapat dilakukan akan tertinggal,” sambung Indri.

Saat ini diperlukan agenda dan langkah bersama yang sinergis. Agar penangan Covid-19 di Aceh dapat tertangani secara maksimal. Angka penyebaran serta korban dari virus corona segera menurun.

Selain itu banyak agenda pembangunan yang mesti dikawal bersama. Termasuk salah satunya soal serapan anggaran 2020 serta agenda pembangunan di 2021.

INFO Terkait: 

Sumbatan Komunikasi

Sumbatan komunikasi antara DPRA dan Plt Gubernur Aceh sebenarnya merupakan dinamika dalam perpolitikan. Namun ketika sumbatan tersebut menjadi persoalan yang terus bergulir hingga berdampak pada agenda pembangunan.

“Ini merugikan masyarakat yang lebih luas. Maka baiknya konflik tersebut mesti segera diakhiri,” harapnya.

Dengan adanya komunikasi yang intensif antara DPRA dan Plt Gubernur Aceh dan dikawal Forkopimda yang lain. Maka besar harapan agenda pemerintah kedepan dapat lebih berkonsentrasi kepada persoalan yang sedang di hadapi rakyat Aceh.

“Semoga konflik DPRA dan Plt Gubernur Aceh dapat segera berakhir,” tutup Indriani.[Sutris | red 01]

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *