Akademisi Unaya: Pemkab Aceh Besar Dapat Ujian Berat

halaman7.com – Aceh Besar: Aceh Besar di bawah pemerintahan Bupati Mawardi Ali dan Waled Husaini kembali menjadi sorotan publik Aceh Besar. Seperti temuan audit BPK terkait dengan dugaan korupsi pengadaan masker dengan anggaran Rp650,4 juta. Lalu penyelidikan Polda Aceh penggunaan Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Covid-19 senilai Rp10,6 miliiar di Dinas Kesehatan Aceh Besar.

“Ini menjadi ujian berat bagi pemerintahan Bupati Mawardi Ali dan Waled Husaini,” ujar Akademisi Unaya, Aceh Besar Usman Lamreueng, Senin 28 Juni 2021, menanggapi persoalan yang dihadapi Aceh Besar saat ini.

Menurutnya, target awal pemerintahan adalah “Terwujudnya Aceh Besar yang Maju. Sejahtera dan Bermartabat Dalam Syariat Islam, dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (good governance) dan Bersih (clean governance)”. Namun janji politik saat kampanye 4 tahun yang lalu ternodai. Dengan temuan audit BPK pengadaan masker dan masalah penggunaan dana BTT Covid-19 2020.

Maka atas dasar visi tersebut, Usman menyarankan, sudah sepatutnya Bupati Mawardi Ali dan Wakil Bupati Waled Husaini, benar-benar konsisten menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dari korupsi.

“Cobalah membuka akses yang luas. Transparan dan tanpa menutup-nutupi proses penyelidikan yang dilakukan polisi,” saran Usman.

Copot Bawahan

Dikatakan, tantangan selanjutnya adalah bupati dan wakil bupati harus berani mencopot bawahannya. Terutama yang terindikasi melakukan kesalahan administrasi. Hingga menyebabkan kerugian negara dalam pengelolaan anggaran, apalagi anggaran BTT Covid-19.

Bupati dan Wakil Bupati jangan hanya pandai berjanji saat kampanye. Tapi sekarang buktikan dengan berani copot jabatan dinas yang diindikasikan bermasalah dalam pengelolaan anggaran.

Selaku rakyat Aceh Besar, Usman meminta pada Polda Aceh, agar serius menuntaskan semua kasus-kasus yang diduga sarat dengan korupsi di Aceh Besar. Jangan sampai putus di tengah jalan.

Proses hukum harus jelas. Bila bersalah sudah barang pasti akan berhadapan dengan proses hukum. Namun bila tidak ada indikasi bermasalah. Pihak yang terkait akan tenang, tidak resah dan kembali bekerja seperti biasa.

“Maka kami berharap ada kepastian hukum. Agar yang terlibat ataupun tidak melakukan kesalahan ada kejelasan,” tegas Usman.

Siapapun yang terlibat, lanjut Usman, harus bertanggung-jawab. Sebab ini bentuk tanggung jawab moral terhadap masyarakat Aceh Besar. Ini harus bisa di pastikan penegak hukum.[ril | red 01]

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *