Hubungan DPRK-Pemkab Sangat Harmonis, Pembangunan Aceh Besar Malah Terseok-seok. Ada Apa?

halaman7.com – Aceh Besar: Rapat paripurna Rancangan Qanun (Raqan) di DPRK Aceh Besar. Semua fraksi DPRK Aceh Besar menerima Raqan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK 2020.

Meskipun, dalam beberapa pandangan fraksi memberikan rekomendasi kepada pemerintah Aceh Besar. Untuk ditindak lanjuti sebagai perbaikan. Seperti pengelolaan anggaran. Pengembangan kinerja berbasis teknologi informasi. Koordinasi lintas sektor, audit semua paket kegiatan 2017-2020 dan lainnya.

Usman Lamreung

Akademisi Unaya, Aceh Besar, Usman Lamreueng menilai, tentu diterimanya raqan pertanggungjawaban dan pelaksanaan APBK 2020 ini. DPRK pasti punya landasan pijakan, rujukan yaitu sesuai dengan program di RPJM.

Ditambah lagi dengan prestasi pemerintah Aceh Besar mendapatkan pelaporan keuangan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Aceh. Ini adalah tupoksi BPK yang sudah melakukan audit anggaran.

Namun sebaliknya, ungkap Usman, dari beberapa laporan hasil audit BPK sesuai dengan pemberitaan di media dalam dua bulan terakhir. Ada temuan dalam pengelolaan anggaran. Seperti kesalahan administrasi, pelaksanaan tender dan malah ada dugaan indikasi kerugian negara.

Hal ini, sudah sepatutnya temuan hasil audit BPK menjadi dasar pertimbangan DPRK untuk membentuk Pansus. Menelusuri penyimpangan anggaran. Ini adalah tupoksi DPRK sebagai pengawasan.

Sepertinya, lanjut Usman, kontrol DPRK dalam realisasi anggaran 2020 lemah. Malah ironisnya lagi adalah ada indikasi penyimpangan dalam penggunaan anggaran Bantuan Tanggap Darurat (BTT) Covid-19, anggran 2020.

“Sebagai rakyat Aceh Besar kita bangga. Hubungan DRPK dan Pemerintah Aceh Besar sangat harmonis. Tanpa perdebatan, tanpa hiruk pikuk politik yang tajam. Malah adem ayem. Ini adalah momentum yang tepat dalam pembangunan,” ujar Usman, Jumat 2 Juli 2021.

Namun ironisnya pembangunan di Aceh Besar masih tersendat-sendat, terseok-seok. Terkesan yang muncul output nya hanya menghabiskan anggaran. Namun dampak kebermanfaatan pada masyarakat belum sepunuhnya dirasakan.

Sebagai contoh, Usman menyampaikan, pengelolaan sampah masih belum beres. Masalah hewan ternak di tempat umum belum kunjung selesai. Masalah gedung Mall Pelayanan Publik hanya janji saja dan sampai saat ini belum digunakan, serta sport center sebagai sarana olahraga sepertinya tidak terurus.

Selanjutnya janji Bupati Aceh Besar belum direalisasikan adalah penempatan gedung Mall Pelayanan Publik di Lambaro. Hingga kini, Mal Pelayanan Publik milik Pemkab Aceh Besar masih belum ditepati.

Padahal, April 2019. Bupati Aceh Besar, Ir Mawardi Ali mengaku akan segera meresmikan fasilitas ini. Namun hingga sekarang fasilitas gedung untuk pelayanan publik belum digunakan. Malah tidak terurus dengan baik.

Dikatakan, pelayanan publik secara terpadu sangat dibutuhkan masyarakat. Apalagi gedung tersebut bagian pelayanan masyarakat yang jauh dengan ibukota kabupaten.

“Entah masalah apa, hingga saat ini dibiarkan kosong. Sepertinya Pemerintah Aceh Besar sangat kurang peduli asset yang bermanfaat, dan tidak difungsionalkan,” beber Usman.

Gedung tersebut direncanakan, pada lantai dua bangunan itu akan digunakan untuk berbagai pelayanan satu pintu. Misalnya, pelayanan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akta Kelahiran, Kartu Keluarga (KK). Lalu, Izin Usaha, Koperasi, BPJS, Pajak, PDAM dan pelayanan umum lainnya seperti perbankan.

“Ini hanya baru wacana dan belum realisasi,” pungkas Usman.[ril | red 01]

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *