Butuh Ruang Publik dan Pemberitaan Media yang Kondusif

halaman7.com Jakarta: Menko Polhukam, M Mahfud MD menyampaikan keprihatinannya atas munculnya berita hoaks yang banyak beredar, terutama di media sosial.

“Dibutuhkan ruang publik dan pemberitaan media yang kondusif, yang memotivasi masyarakat, tanpa harus meninggalkan independensi dan objektivitas yang dimiliki,” tulis Mahfud pada instagram pribadinya, Jumat 6 Agustus 2021.

Pada titik ini peran penting media sangat dibutuhkan. Untuk menanggulangi informasi hoaks dengan berita-berita yang kredibel dan mencerahkan publik. Jangan sampai justru tergoda untuk ikut membuat angle atau judul berita yang sensasional menyerupai hoaks di media sosial.

Informasi yang beredar di publik dalam kondisi pandemi saat ini semakin menghawatirkan. “Informasi palsu (hoaks) merajalela. Terutama di media sosial,” tulis Mahfud yang dikenal sebagai pakar hukum tata negara dari UII Jogjakarta.

Data terbaru misalnya. Dari 23 Januari 2021 hingga 3 Agustus 2021. Jumlah hoaks tentang Covid mencapai 1.827 hoaks. Khusus untuk vaksin saja ada 278 hoaks. Nah pada titik ini. Peran teman-teman media (media mainstream) sangat dibutuhkan. Karena untuk mengimbangi hoaks dengan berita-berita yang kredibel dan mencerahkan publik.

Sementara itu menurut Dr Mahmmuzar MHum ,sebaiknya untuk menghindari ujaran kebencian dan hoaks,  wartawan menyampaikan laporan tertulis lewat berita.

“Makanya, kalau wartawan mau buat pendapat jangan di Medsos. Tapi dimedia cetak, elektronik atau online,” lanjut Mahmmuzar.

Pengajar ilmu Hukum dan Syariah di UIN Sultan Syarif Kasim, Riau ini menegaskan, Medsos tidak tunduk dengan undang-undang pers.

“Berdasarkan putusan MK, Media sosial tak tunduk pada UU Pers,” pungkas Mahmmuzar yang juga adalah alumnus Doktoral Ilmu Hukum, Universitas Islam Indonesis, Yogyakarta mengakhiri perbincangan.[Aji Setiawan | red 01]

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *