Banyak Proyek Terbengkalai, Ganti Dewas BPKS yang Mandul

halaman7.com – Banda Aceh: Beredarnya informasi tentang banyak proyek BPKS tidak fungsional dan terbengkalai. Seperti pembangunan Dermaga Jety CT-3, pembangunan jaringan air bersih di Pulau Breuh Pulo Aceh dan berbagai masalah lainnya.

Proyek-proyek tersebut dibangun sejak 2012 hingga 2018. Dengan anggaran ratusan miliiar melalui APBN.

“Ironisnya begitu besar anggaran untuk pembangunan di Pulo Aceh. Sayangnya tidak fungsional, malah ada yang menjadi tempat buang hajat sapi,” ujar Usman Lamreueng, akademisi Universitas Abulyatama, Selasa 14 September 2021.

Begitu lama aset BPKS di Pulau Aceh tidak fungsional, terbengkalai dibiarkan begitu. Sepertinya pembangunan tersebut terkesan tanpa perencanaan yang baik.

“Kenapa banyak asset BPKS terkesan dibiarkan dan fungsional? Dimana peran Dewan Pengawas BPKS. Apa Dewas BPKS tidak bekerja? Seharusnya ini menjadi skala periotas agar aset-aset BPKS bisa fungsional,” tambah Usman.

Mantan pekerja BRR Aceh-Nias ini mengusulkan agar Ketua DKS mengganti anggota Dewas BPKS karena dinilai mandul. Apalagi ada yang sudah belasan tahun duduk di Dewas BPKS, tanpa beban dan rasa malu sedikit pun pada rakyat Aceh.

“Pengawas yang lama dan sudah “berkerak” di Dewas BPKS itu apa sih kerjanya? Koq masih tetap duduk di situ di tengah kemandulan kinerja? Hancur Aceh kalau dibiarkan terus begini,” tanya Usman.

Aset aset BPKS banyak yang belum bisa dioptimalkan. Karena tidak fokus dalam mempersiapkan aset dan tidak konsisten dengan core business BPKS. Yaitu pada sektor perdagangan dan pelabuhan. Sehingga alokasi anggaran sering sekali sia-sia dan mubajir.

Contoh PPN Gugop yang terbengkalai. Namun itu masih dapat dimanfaatkan jika ada keseriusan dan fokus dalam memfaatkan peluang. Untuk jangka pendek bisa saja itu digunakan sebagai tempat penumpukan sementara komoditi laut. Nantinya bisa diangkut dengan Kapal Boat yang selama ini mengangkut sembako dan penumpang dari Lampulo. Sehingga pulang pergi tidak kosong.

Muara Persoalan BPKS

Persoalan BPKS muaranya ada pada Dewan Kawasan Sabang (DKS). Tidak mampu mendelegasikan pimpinan managemen BPKS yang mumpuni, dan professional. Dalam seleksi pimpinan BPKS dominan politis, tidak objektif terkesan pesanan.

“Ini salah satu penyebab BPKS dengan berbagai masalah internal tak terselesaikan hingga sampai sekarang ini,” ungkap Kandidat Doktor di Universitas Merdeka, Malang ini.

Dikatakan, puluhan tahun sudah BPKS berjalan. Namun berbagai masalah seperti penguasaan aset, yang tidak jelas penguasaannya. Miliaran nilai aset BPKS belum tertata dengan baik seperti di pulau Aceh.

Gubernur Aceh, Nova Iriansyah selaku Ketua Dewan Kawasan Sabang (DKS) yang bertanggungjawab pengembangan kawasan pelabuhan bebas Sabang sepertinya tidak mampu menyelesaikan berbagai persoalan yang terjadi di tubuh BPKS.

Karena SDM yang ditunjuk tidak mampu menyelsaikan berbagai masalah. Menyebabkan BPKS mati suri. Tak berdaya untuk melakukan berbagai terobosan dalam merealisasikan mandat UU No.37 Tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah No. 83 Tahun 2010 tentang kewenangan BPKS.

“Sudah sepatutnya Gubernur Aceh sebagai Ketua DKS melakukan evaluasi kinerja managemen pimpinan BPKS. Agar masalah-masalah internal yang begitu lama bisa terselesaikan,” pungkas Usman.[ril | red 01]

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *