halaman7.com – Aceh Besar: Pembangunan pusat wisata Jantho Panorama Park (JPP) yang berlokasi Gampong Bukit Meusara, Kota Jantho milik pribadi bupati Aceh Besar, masih terus saja menjadi sasaran kritik publik Aceh Besar.
Bahkan, aroma korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) di JPP ini makin mewangi dan terus jadi perbincangan banyak pihak.
Pengamat sosial politik kemasyaratan Aceh Besar, Usman Lamreung, menilai aroma KKN ini wajar saja muncul. Pasalnya dalam pengembangan pusat wisata JPP tersebut diduga tidak masuk dalam pembahasan Musrembang.
Tetapi tetap saja menjadi program periotas dengan alokasi anggaran dari Dana Otonomi Khusus Aceh (Doka) 2021, yaitu program Proyek Normalisasi Krueng Jantho, Pembangunan Saluran dan Peningkatan Jalan di Gampong Bukit Meusara sesuai data di LPSE.
“Program ini berjalan mulus tanpa ada perdebatan anggota DPRK Aceh Besar,” ujar Usman Lamreung, Jumat 22 April 2021.
Seharusnya, lanjut Usman, DPRK sebagai salah satu tupoksinya adalah menetapkan anggaran, seharusnya mempertanyakan kenapa program tersebut dibuat, dan kenapa tanpa ada pembahasan dari musrembang?
Sehingga program tersebut menjadi berjalan mulus dengan alokasi Doka 2021 tanpa perlu dibahas dalam Musrembang. Semua anggota DPRK tak ada yang berani bersuara untuk mempertanyakan urgensi program tersebut.
Antar Dua Lembaga
Patut di duga dalam penetapan program tersebut ada unsur KKN antara dua lembaga yaitu eksekutif dan legislatif. Dugaan ini wajar saja, karena program normalisasi sungai, saluran dan peningkatan jalan di Gampong Bukit Meusara bagian penunjang pembagunan wisata JPP berjalan mulus tanpa melewati proses mekanisme pengusulan anggaran dan program.
“Sangat kita sayangkan, anggaran DOKA digunakan untuk pembangunan dalam menunjang tempat Wisata JPP, yang nyatanya pemilik tempat tersebut adalah penguasa Aceh Besar,” ujar Usman.
Seharusnya, lanjut akademisi Unaya ini, anggaran DOKA diperuntukan pada sektor pertanian, perikanan, perkebunan yang menyentuh masyarakat paling bawah yaitu masyarakat miskin. Namun ini sangat disayangkan anggota DPRK membisu, tak berdaya untuk menyuarakan atau menentang program pengembangan wisata JPP milik bupati tersebut.
Dikatakan, DPRK tidak adanya check and balance dengan eksekutif. Apakah karena Ketua DPRK bagian dari keluarga? Makanya apa saja program bupati yang dibuat bisa diproses menjadi gold dan sukses.
“Sehingga JPP mulus dengan leluasa mendapat ‘suntikan Otsus’,” tanya Usman dengan nada terheran-heran.[ril | red 01]
