halaman7.com – Banda Aceh: Sorotan dan kritik yang dilakukan anggota legislastif, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), akademisi dan berbagai kelompok masyarakat lainnya, yang meminta Pj Gubernur Aceh untuk melakukan evaluasi kinerja SKPA dalam lingkungan pemerintah Aceh. Segera untuk melakukan mutasi SKPA yang berkinerja buruk. Belum dilakukan biarpun pemerintah Pj Gubernur Aceh sudah memasuki satu tahun.
Akademisi Unaya, Usman Lamreung menyatakan Penjabat (Pj) Gubernur Aceh, Achmad Marzuki diminta melakukan penyegaran terhadap Kepala Satuan Kerja Pemerintah Aceh (SKPA). Salah satu tujuannya untuk memacu realisasi APBA tahun ini.
Namun sayang permintaan tersebut belum ada indikasi kalau Pemerintah Aceh akan melakukan mutasi, dan rotasi. Hal ini sesuai dengan pernyataan Juru Bicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA.
Dimana, MTA menyebutkan perombakan, mutasi, rotasi atau sejenisnya di lingkungan Pemerintah Aceh sampai saat ini memang belum dilakukan. Tapi sedang dalam penilaian kinerja terhadap seluruh jajaran. Baik lingkungan Setda Aceh maupun seluruh SKPA.
“Aceh saat ini sedang tidak baik-baik saja, ekonomi Aceh tak kunjung membaik,” ungkap Usman Lamreung, Minggu 19 Maret 2023.
Dikatakan, semua indikator makro, pertumbuhan ekonomi, inflasi, tingkat kemiskinan, dan angka pengangguran. Semua angkanya negatif. Bahkan yang paling sensitif angka kemiskinan, selalu menjadi objek sinisme publik.
Maka, menurut Usman, dibutuhkan kebijakan yang bersifat extraordinary (luar biasa) dari seorang Pj gubernur. Ini sudah sangat lama ditunggu rakyat Aceh. Namun sayang hampir mustahil apa yang diharapkan dari seorang Pj Gubernur Aceh, Achmad Marzuki.
“Seperti menunggu keajaiban kucing tumbuh tanduk,” ujar Usman.
Aceh akan tetap berada dalam jurang kemiskinan. Bisa jadi bertambah dalam. Karena, instrumen yang semestinya bisa mengangkat ekonomi masyarakat ke taraf sedikit lebih baik. Justeru menjadi tidak ada kebijakan strategis tanpa ada perbaikan tata kelola pemerintahan yang menyebabkan kemiskinan semakin menjadi-jadi.
Hembusan isu mutasi dan rotasi dalam lingkungan pemerintah Aceh, pasti berdampak pada kinerja SKPA. Secara otomastis memperburuk realisasi program yang sudah dicetuskan. Ditambah lagi bisa saja dengan isu mutasi dan rotasi. Ada pihak-pihak yang meraup keuntungan, tentu akan bertambah buruk citra kinerja Pj Gubernur Aceh.
Sudah terhitung bulan terakhir isu mutasi dan rotasi dihembuskan. Namun tak ada tindak lanjut untuk direalisasikan. Apakah ketidak beranian Pj Gubernur? Padahal legislatif bersama elemen masyarakat Aceh sangat mendukung Pemerintah Aceh untuk melakukan feformasi birokrasi. Sebagai bagian memperbaiki tata kelola pemerintahan, agar Aceh kedepan lebih baik.
Maka Pj Gubernur Aceh untuk disegerakan dilaksanakan mutasi dan rotasi di lingkungan pemerintah Aceh. Tempatkan orang-orang yang berpengalaman dan cakap sesuai dengan bidangnya.
“Sektor penguatan ekonomi paling urgent untuk disegerakan,” tegas Usman.[ril | red 01]
