halaman7.com – Aceh Timur: Bupati Aceh Timur, Iskandar Usman Al-Farlaky SHi MSi melakukan ground breaking pembangunan Hunian Sementara (Huntara) bagi warga korban banjir di Kecamatan Idi Rayeuk, Jumat 9 Januari 2025.
Pembangunan Huntara bagi korban banjir di Aceh Timur tersebut dimulai di Kecamatan Idi Rayeuk dengan total 24 unit Huntara yang dipacu pembangunannya.
Huntara ini akan ditempati sementara warga terdampak banjir dan berlokasi di belakang Kantor Camat Idi Rayeuk. Sementara itu, sebagian warga lainnya akan menerima dana tunggu hunian.
Bupati Al-Farlaky menegaskan, pemerintah daerah terus bekerja untuk mempercepat pembangunan Huntara karena sifatnya yang sangat mendesak. Hal ini mengingat masyarakat Aceh akan segera menghadapi bulan suci Ramadan dan hari Meugang.
“Hari Meugang dan bulan puasa merupakan momentum sakral bagi masyarakat Aceh. Kita ingin memastikan masyarakat korban banjir dapat melalui masa tersebut dengan tempat tinggal yang layak. Itu sebabnya pembangunan Huntara ini kita percepat,” ujar Al-Farlaky.
Namun demikian, bupati mengakui terdapat sejumlah kendala di lapangan, terutama terkait ketersediaan dan status lahan pembangunan Huntara. Beberapa lokasi harus menggunakan lahan milik pemerintah pusat seperti PT KAI maupun lahan milik swasta.
“Untuk itu, kami berharap adanya dukungan dari pemerintah pusat terkait pembebasan dan pemanfaatan lahan, sehingga ke depan tidak menimbulkan persoalan hukum,” jelasnya.
Bupati merinci, pembangunan Huntara direncanakan di sejumlah kecamatan terdampak banjir, antara lain Kecamatan Simpang Jernih, Serba Jadi (Lokop), Idi Rayeuk, Peureulak, Julok, Simpang Ulim, Pante Bidari, Madat, serta beberapa unit juga dibangun di Kecamatan Banda Alam.
“Target pembangunan Huntara ini sekitar 10 hari dan ditargetkan selesai pada tanggal 15. Huntara akan dilengkapi dengan fasilitas dasar seperti ranjang, kipas angin, dispenser, serta akses internet gratis,” imbuh Al-Farlaky.
Pemerintah daerah, lanjut Bupati, juga akan terus mendukung kebutuhan para penghuni Huntara melalui koordinasi lintas sektor dengan seluruh stakeholder terkait.
“Termasuk bantuan dari pemerintah pusat sebesar Rp15.000 per jiwa melalui Kementerian Sosial. Untuk kebutuhan logistik juga akan terus diperhatikan. Semua akan kita koordinasikan dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi,” tambahnya.
Percepatan
Sementara itu, Wakil Kepala Badan Pengatur BUMN Republik Indonesia, Teddy Barata, menyampaikan sesuai arahan Presiden Republik Indonesia, fokus utama saat ini adalah percepatan pembangunan Huntara bagi masyarakat terdampak bencana.
“Fokus kita saat ini adalah Huntara, dengan penekanan pada kecepatan, karena masih banyak daerah lain yang juga membutuhkan penanganan,” kata Teddy.[ril | Antoedy]
