halaman7.com – Banda Aceh: Guna mempertanyakan soal penanganan bencana yang terjadi di Aceh, akhir Nopember 2025 lalu, sejumlah mahasiswa Universitas Syiah Kuala (UKS) melakukan aksi unjukrasa ke Kantor Gubernur Aceh, Kamis 10 September 2026, sore.
Dalam aksi tersebut, mahasiswa USK menyampaikan sejumlah temuan dan tuntutan terkait kondisi pemulihan pascabencana di Aceh.
Ketua BEM USK menyampaikan hasil observasi mahasiswa di sejumlah daerah, termasuk Gayo Lues. Dari hasil pemantauan tersebut, masih ditemukan infrastruktur dan sarana pendidikan yang rusak akibat bencana namun belum sepenuhnya tertangani.
Mahasiswa menilai kondisi tersebut perlu menjadi perhatian serius pemerintah, mengingat pemulihan sektor pendidikan berkaitan langsung dengan keberlangsungan aktivitas belajar masyarakat terdampak bencana.
Sementara itu, Ketua BEM Fakultas Teknik USK menyoroti persoalan transparansi anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Mahasiswa meminta pemerintah membuka informasi mengenai penggunaan dana sehingga publik dapat ikut mengawasi proses pemulihan.
Adapun Ketua BEM Fakultas Keperawatan USK menyoroti kondisi fasilitas kesehatan yang dinilai masih belum sepenuhnya pulih. Mahasiswa juga mempertanyakan minimnya serapan anggaran Transfer ke Daerah (TKD) yang dialokasikan untuk penanganan pascabencana.
Aksi tersebut kemudian direspons Pemerintah Aceh melalui pertemuan langsung antara mahasiswa dan Plt Sekda Aceh. Pemerintah menyatakan akan memperkuat komunikasi dengan SKPA dan pemerintah kabupaten/kota serta terus membuka ruang dialog dengan masyarakat dalam mengawal proses pemulihan pascabencana
Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah Aceh Taufik menerima mahasiswa Universitas Syiah Kuala (USK) yang menggelar aksi unjuk rasa terkait penanganan pemulihan pascabencana Aceh di halaman Kantor Gubernur Aceh.
Taufik menegaskan Pemerintah Aceh terbuka terhadap aspirasi dan kritik masyarakat. Dipastikan ruang komunikasi tetap dibuka untuk membahas berbagai persoalan dalam proses pemulihan pascabencana.
“Kami tidak eksklusif, kami juga masyarakat biasa. Hanya saja posisi saat ini berbeda, kami diamanatkan di pemerintah untuk membangun kesejahteraan masyarakat,” kata Taufik.
Menurut Taufik, Pemerintah Aceh bersama seluruh pihak memiliki tujuan yang sama, yakni mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat setelah bencana. Percepatan tersebut mencakup sejumlah sektor penting, termasuk pendidikan, kesehatan dan penyediaan rumah hunian.[ril | red 01]
