Kejari Langsa Bakal Kasasi Vonis Bebas Kasus Genset RSUD

halaman7.com – Langsa: Tim Kejaksaan Negeri (Kejari) Langsa, memastikan bakal mengajukan upaya hukum K0asasi atas vonis bebas yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Banda Aceh, terhadap empat terdakwa pengadaan mesin genset di RSUD Langsa.

Demikian dikatakan Kepala Kejaksaan Negeri Langsa, Ikhwanul Hakim SH, melalui Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus), M Fahmi SH MH saat ditanya awak media , Jumat 21 Februari 2020 via telepon.

Menurutnya, putusan Hakim Pengadilan Tipikor Banda Aceh, sudah mengeyampingkan fakta persidangan yang ada.

Dalam fakta persidangan, Fahmi menyebut, ada kerugian negara pada pengadaan mesin genset di RSUD Langsa. Hal itu sesuai keterangan ahli dari LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah) DR. Ahmad Fery Tanjung dan ahli dari BPK RI dimana kerugian itu didapat dari adanya proses lelang yang tidak benar yakni dengan adanya persekongkolan antara PPK, Pelaksana dan Sekretaris Pokja.

“Sehingga kita meyakini ada Abouse Of Power yang dilakukan Azhar Pandepotan dengan merekayasa pemenang lelang, ini menjadi poin penting yang seharusnya tidak diabaikan Hakim dalam memutuskan perkara ini,” ungkap Fahmi.

Fahmi mengungkapkan, bahwa pertimbangan hakim yang menyebut kerugian negara merupakan keuntungan perusahaan dalam melaksanakan pengadaan, sangat tidak relevan.

Sebab menurutnya proses lelang pada pengadaan itu tidak sesuai prosedur di karenakan adanya persekongkolan yang dilakukan PPK untuk memenangkan perusahaan yang dibawa Sutrisno

“Temuan kita jelas, ada rekayasa pada lelang yang terjadi, kecuali lelangnya berjalan sesuai aturan, keuntungan yang disebutkan hakim jelas menjadi hak rekanan, namun faktanya tidak,” tukas Fahmi.

Sebab itu, Fahmi menegaskan bahwa tim Kejaksaan Negeri Langsa akan melakukan kasasi atas putusan tersebut, hal ini dilakukan demi menegakkan keadilan dalam proses hukum dalam penindakan pelaku korupsi di Langsa.

Sebelumnya secara terpisah , Direktur Eksekutif Aceh Legal Consult (ALC), Muslim A Gani SH dalam salah satu statementnya di media online lokal menyikapi putusan bebas tersebut mengatakan terdakwa Azhar Pandapotan dkk diharapkan tidak eforia berlebihan dalam menerima putusan bebas oleh Pengadilan Tipikor di PN Banda Aceh. Karena, JPU pasti akan melakukan kasasi.

Hal ini, kata Muslim, sudah ada ketentuannya yakni Surat Keputusan Menteri Kehakiman Tanggal 10 Desember 1983 No. M.14-PW.07.03 Tahun 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP.

Pada angka 19 Lampiran SK itu ditegaskan terhadap putusan pengadilan yang membebaskan terdakwa tidak dapat dimintakan banding, tetapi berdasarkan situasi dan kondisi, maka demi hukum, keadilan, dan kebenaran dapat dimintakan Kasasi.

Selain itu diperkuat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung (MA) pada 15 Desember 1983. Jadi dalam hal ini ada kewajiban Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk mengajukan Kasasi terhadap vonis bebas terdakwa kasus korupsi pengadaan Genset RSUD Langsa.

“Kami malah sebaliknya, memprediksi Azhar Pandapotan dkk, akan sulit untuk bebas ditingkat Kasasi,” ujar Muslim A Gani.

Dilanjutkan, berdasarkan pengamatan pihaknya, sangat sulit seseorang bisa lolos dari dakwaan Pasal 3 UU Tipikor. Karena, ada tiga unsur yang menjaring seseorang itu untuk sulit lolos dari pasal tersebut.
Ketiga unsur itu, yaitu (a) dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, atau orang lain, atau suatu korporasi; (b) menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan; (c) dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara.[Antoedy]

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *