MUI se Indonesa Desak Pemerintah Tolak TKA China

halaman7.com – Jakarta: Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (DP MUI) se Indonesia mendesak pemerintah Indonesia, menolak masuknya Tenaga Kerja Asing (TKA) khususnya yang berasal dari Negara China dengan alasan apapun juga.

MUI menilai, TKA dari Negara China adalah transmitor utama Virus Corona Desease 2019 (Covid-19) yang sangat berbahaya dan mematikan. Demikian, salah satu butir pernyataan sikap MUI se Indonesia, Jumat 8 Mei 2020.

Dalam salinan pernyataan sikap yang diterima halaman7.com, Jumat 8 Mei 2020, atas nama MUI se Indonesia, Ketua Umum DP MUI Provinsi DKI Jakarta, KH Munahar Muchtar dalam pernyataan sikap keterangan tertulis berdasarkan Pembukaan UUD Tahun 1945 bahwa Peran, Fungsi dan Tanggung Jawab Pemerintah Negara Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia serta memajukan kesejahteraan umum.

Maka setelah mencermati dan menganalisis Kebijakan Menteri Perhubungan RI yang kontradiktif dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam rangka Percepatan Penanganan Covid-19, MUI se Indoensia meminta dengan tegas kepada Presiden Republik Indonesia untuk membatalkan Kebijakan Menteri Perhubungan yang membuka dan melonggarkan moda transportasi dalam semua matra baik darat, laut maupun udara sebelum penyebaran dan penularan Virus Covid-19 ini benar-benar dapat terkendali dan bisa menjamin tidak akan ada lagi penularan baru.

MUI juga memerintahkan kepada seluruh jajaran Dewan Pimpinan MUI pada semua tingkatan (kabupaten, kota, kecamatan dan kelurahan/desa/nagari) dalam masa pandemik virus Corona ini, untuk mengawasi dan mengawal wilayahnya masing-masing dari keberadaan TKA dan jika ditemukan maka segera melaporkannya kepada lembaga pemerintah terkait, supaya mereka dapat dipulangkan ke negara asalnya.

Dewan Pimpinan MUI dari 32 provinsi se-Indonesia ini juga mendesak kepada Pemerintah RI untuk tetap konsisten dan berkomitmen dalam menegakkan Pancasila dan UUD 1945 dalam setiap kebijakannya, dan kamipun bertekad akan senantiasa menjadi garda terdepan dalam mengawal dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Dalam poin terakhir pernyataan sikapnya, mendesak kepada presiden, para menteri, para gubernur, para bupati dan para walikota se-Indonesia untuk senantiasa mengedepankan sikap serta semangat nasionalisme dan patriotisme dalam memimpin negeri tercinta Indonesia.

“Sehingga NKRI tetap utuh, maju dan bersatu selama-lamanya,” tulis KH Munahar Muchtar.[SP |red 01]

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *