Ini Sanksi Pelanggar Protokol Kesehatan di Banda Aceh

halaman7.com Banda Aceh: Mulai Selasa 1 September 2020, Banda Aceh akan menerapkan sanksi bagi para pelanggar protokol kesehatan. Penerapan sanksi itu sesuai dengan Peraturan Walikota (Perwal) Nomor 45 tahun 2020.

Dalam Perwal 45 tahun 2020 ini diatur sanksi jika tidak mematuhi protokol kesehatan pencegahan virus corona (Covid-19). Seperti memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak dan menghindari kerumunan (4M).

Bagi perorangan, sanksinya berupa kerja sosial atau denda administratif dan adat.

Sedangkan untuk pelaku usaha, pengelolaan, penyelenggara atau penanggungjawab tempat dan fasilitas umum disanksi denda administratif atau penghentian sementara operasional usaha hingga pencabutan izin usaha.

Pada Perwal Banda Aceh ini dijelaskan. Sanksi sosial bagi perorangan yang dimaksud adalah membersihkan fasilitas umum dan tempat ibadah paling lama 2 jam.

“Kalau kemudian mengulang lagi pelanggaran, bisa dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp100 ribu,” jelas Walikota Banda Aceh.

Sedangkan sanksi administratif bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggungjawab tempat dan fasilitas umum dikenakan denda sebesar Rp250 ribu. Ini jika di tempat usaha mereka ditemukan pelanggaran. Seperti tidak mampu memastikan berjalannya protokol kesehatan di tempat usaha mereka.

Sedangkan bagi pelaku usaha kecil, menengah dan besar denda administratif Rp500 ribu.

Kepada para Kepala SKPD, para camat dan para keuchik, walikota meminta gencar dilakukan sosialisasi kepada seluruh masyarakat. Agar penerapan protokol kesehatan secara ketat benar-benar berjalan.

”Perwal ini bukan untuk menjerat masyarakat. Tapi bagaimana protokol kesehatan ketat bisa berjalan maksimal. Dengan harapan kita bisa memutus mata rantai Covid-19 di Banda Aceh,” ungkap Walikota.

Dukungan Forkompimda

Sementara itu dalam rapat Forkompimda melalui video conference (Vidcon) dari ruang media center Balai Kota, Senin 31 Agustus 2020, unsur Forkompimda mendukung penerapan Perwal nomor 45 ini.

Rapat ini diikuti Kapolresta Banda Aceh, Kombes Pol Trisno Riyanto. Kajari, Erwin Desman. Ketua Pengadilan Negeri, Ainula Mardhiah. Wakil Ketua DPRK, Usman, Ketua MPU, Tgk Damanhuri Basyir. Mewakili Dandim 0101/BS dan para Kepala SKPD dan camat.

“Ini (Perwal) sesuatu yang sangat baik. Kita sangat mengapresiasi dan mendukung,” kata Kapolresta Banda Aceh, Kombes Pol Trisno Riyanto.

Kapolresta berharap, dengan keluarnya Perwal tersebut sinergitas akan terbangun lebih baik sehingga penerapannya akan berjalan maksimal.

Kajari Erwin Desman juga menyampaikan dukungan serupa agar penyebaran Covid-19 di Banda Aceh terhenti. Begitu juga, Ketua Pengadilan Ainul Mardhiah juga menyampaikan dukungannya.

Ainul menyampaikan apresiasi dengan apa yang telah dilakukan Pemko dalam menghadapi situasi sulit pandemi Covid-19. Termasuk upaya menyiapkan dua tempat isolasi sekaligus, yakni di RSU Meuraxa dan RSU Cut Meutia.[andinova | red 01]

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *