OJK Dukung Pengembangan Ekonomi Syariah di Aceh

halaman7.com Banda Aceh: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Aceh mendukung proses pengembangan ekonomi syariah di Aceh. Dukungan yang diberikan OJK tentunya tetap mengacu pada kewenangan OJK. Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Kepala OJK Aceh, Yusri mengatakan, penerapan qanun LKS di Aceh, OJK memberikan ruang bagi LJK. Untuk menentukan dan mengukur sendiri prospek bisnis dan potensi yang ada di daerah. Tentunya ini dijadikan sebagai salah satu penentu kebijakan bisnis di daerah yang dituangkan dalam rencana bisnis masing-masing industri jasa Keuangan.

Tantangan

Dikatakan, dalam upaya pengalihan portofolio keuangan perbankan konvensional kepada Bank Umum Syariah atau Unit Usaha Syariah. OJK Provinsi Aceh mencatat beberapa tantangan dan kendala pelaksanaan penerapan qanun LKS oleh lembaga jasa keuangan di Aceh.

Diantaranya, kajian dan ruang bisnis yang dilakukan beberapa bank memperlihatkan segmentasi bisnis yang dilaksanakan belum sesuai dengan rencana bisnis yang akan dilakukan bank.

“Sehingga berdasarkan keputusan manajemen. Beberapa bank mengambil opsi tutup jaringan kantor tanpa membuka atau mengalihkan ke BUS/UUS,” ujar Yusri dalam dialog “Kesiapan dan Implementasi Qanun LKS di  Aceh”, Kamis 10 Desember 2020.

Tantangan lainnya, lanjut Yusri, mengenai penyaluran program pemerintah pusat atau bantuan sosial pemerintah. Selama ini disalurkan melalui BUK yang diatur secara teknis salah satunya melalui peraturan kementerian terkait. Namun hal itu belum dapat disalurkan melalui Bank Umum Syariah atau Unit Usaha Syariah.

Kurang Sosialisasi

“Hal lain, kurangnya sosialisasi dan literasi ke masyarakat terkait qanun dimaksud. Menyebabkan banyaknya informasi bias pada masyarakat terkait penerapan qanun LKS di tahun 2022,” bebernya.

OJK selaku regulator, lanjut putra Aceh ini, perlu menampung berbagai data, informasi maupun aspirasi yang bersumber dari berbagai elemen masyarakat. Sehingga harapannya penerapan Qanun LKS tersebut dapat dilaksanakan dengan tepat. Pada akhirnya berujung pada kestabilan pertumbuhan ekonomi, keamanan dan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Aceh.

OJK Aceh berkomitmen untuk senantiasa mendukung pemerintah dalam pengembangan ekonomi masyarakat di Aceh. Dengan tetap memberikan ruang bagi LJK untuk melaksanakan aktivitas bisnis sesuai dengan rencana bisnis masing-masing.[ril | red 01]

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *