Pemkab Aceh Tamiang dan MS Tandatangani MoU

halaman7.com  Aceh Tamiang: Pemkab Aceh Tamiang menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dengan Mahkamah Syar’iyah (MS) Kualasimpang tentang Kerjasama Layanan Publik “Pojok Layanan Mahkamah Syar’iyah di Kantor Datok Penghulu (Kepala Desa-red)”, Jumat 19 Maret 2021 di aula Mahkamah Syariyah setempat.

Bupati Mursil memberikan apresiasi terhadap terobosan Mahkamah Syar’iyah Kualasimpang dalam mendukung Program pemerintah untuk memberikan pelayanan bagi para pencari keadilan, juga mengedukasi dan meningkatkan indeks literasi masyarakat.

Bupati mengucapkan terimakasih kepada ketua yang sudah meluncurkan program yang akan memberikan kemudahan kepada masyarakat. Pojok Layanan Mahkamah Syar’iyah adalah sarana yang dapat digunakan masyarakat/warga Aceh Tamiang dalam mengakses segala informasi.

Termasuk terkait prosedur dan syarat berperkara, produk-produk Mahkamah Syar’iyah. Pembuatan surat gugatan atau permohonan mandiri melalui aplikasi-aplikasi yang tersedia. Sehingga masyarakat dapat dengan mudah untuk meningkatkan indeks literasi melalui fasilitas yang disediakan.

Bupati menilai, program ini mampu meringankan biaya operasional bagi masyarakat yang ingin berkoordinasi dengan Mahkamah Syar’iyah Kualasimpang.

Melalui nota kesepahaman ini, kiranya dapat menjaga keberlangsungan operasional dan dukungan teknis layanan sistem aplikasi Pojok Layanan Mahkamah Syar’iyah. Agar tetap berjalan dengan baik dan kinerja Mahkamah Syar’iyah yang saat ini, sudah baik kedepan akan menjadi lebih baik lagi.

Bupati Mursil siap mendukung dan membantu berkoordinasi bersama para camat guna mempercepat proses pelaksanaannya. Aceh Tamiang saat ini menjadi nomor satu di Aceh yang masuk ke dalam satu data Nasional.

“Mari terus berprestasi, bangun sinergisitas yang baik. Sehingga bisa saling mendukung memajukan Kabupaten Aceh Tamiang,” tutupnya.

Memotong Birokrasi
Sebelumnya, Ketua Mahkamah Syar’iyah Kualasimpang, Dangas Siregar SHI MH menuturkan tujuan adanya MoU pelayanan hukum kepada masyarakat antara Pemkab Aceh Tamiang dengan Mahkamah Syar’iyah Kualasimpang.

“Tujuan MoU ini untuk memotong birokrasi dalam mewujudkan pelayanan publik yang lebih maksimal. Sehingga semua orang yang memiliki jangkauan jauh dengan Kantor Mahkamah Syar’iyah dapat berkoordinasi langsung melalui pelayanan yang ada di Kantor Datuk Penghulu tanpa terhalang oleh jarak,” tutur Dangas Siregar.

Ia menambahkan, adanya MoU ini maka Mahkamah Syar’iyah memiliki kewenangan melaksanakan rencana pelayanan tersebut di Kantor Datuk Penghulu dalam lingkup wilayah Kabupaten Aceh Tamiang.

Disisi lain, Dangas Siregar menyampaikan, Mahkamah Syari’iyah sejak 2019 sudah mendapatkan predikat Wilayah Bebas Koruksi (WBK). Saat ini sedang berproses pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih Melayani.[Antoedy]

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *