Belum Bayar Intensif Nakes, Mendagri Tegur Walikota Langsa

halaman7.com – Jakarta: Staf Khusus Menteri Dalam Negeri, Bidang Politik dan Media, Kastorius Sinaga mengungkapkan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) menegur 10 bupati dan waikota yang belum membayar insetif bagi Tenaga Kesehatan (Nakes).

Satu dari 10 bupati/walikota se Indonesia itu yakni Walikota Langsa. Selebihnya, ada bupati/walikota di Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan hingga Papua.

Dikatakan, Kemendagri sangat serius mengawasi realisasi belanja anggaran Pemerintah Daerah di seluruh Indonesia. Bahkan, secara langsung, Mendagri memerintahkan jajaran eselon 1, utamanya Inspektorat Jenderal dan Dirjen Keudangan Daerah, M Ardian Novrianto untuk melakukan monitoring mingguan realisasi APBD 548 pemerintah daerah seluruh Indonesia. Dalam kaitan dengan faktor pengungkit pemulihan ekonomi di daerah serta penanganan Covid-19 di Daerah.

“Realisasi pos belanja Insentif Tenaga Kerja Kesehatan Daerah (Innakesda) merupakan salah satu fokus perhatian Mendagri Tito di dalam memonitor realisasi belanja APBD,” ujar Kastorius Sinaga, Selasa 31 Agustus 2021.

Dikatakan, kebijakan refokusing APBD 2021 telah menggariskan bahwa 8% Dana Alokasi Umum (DAU) dan DBH (Dana Bagi Hasil) anggaran 2021 ini diperuntukkan untuk penanganan Covid-19. Termasuk pembayaran insentif Nakes daerah.

“Artinya, faktor ketersediaan dana seharusnya terjamin untuk Innakesda,” tegas Kastorius.

Namun hasil pemantauan rutin Kemendagri, lanjut Kastorius, yang datanya telah direchek ke data Kemenkeu dan Kemenkes, masih terdapat banyak daerah yang belum membayarkan Innakesda.

Bahkan di beberapa daerah yang termasuk PPKM Level 4. Dimana penyebaran Covid-19 masuk zona merah. Insentif para nakes belum direalisasikan kepala daerah.

“Mendagri sangat memberi perhatian kepada nakes. Karena merekalah salah satu front liner penanganan Covid -19 di daerah,” ujarnya.

Karena itu, tambah Kastorius, pada Senin 30 Agustus 2021, Mendagri Tito Karnavian telah menanda-tangani surat teguran kepada 10 kepala daerah (bupati dan walikota) yang belum membayarkan insentif kepada nakes di daerahnya.

“Hari ini surat teguran Bapak Menteri bernomor 904 tertanggal 26 Agustus 2021 akan langsung dilayangkan ke 10 bupati dan walikota yang belum membayarkan Innakesdanya,” jelasnya.

Adapun ke 10 bupati/walikota tersebut yakni:

  1. Walikota Padang, Provinsi Sumatera Barat
  2. Bupati Nabire, Papua
  3. Walikota Bandar Lampung, Lampung
  4. Bupati Madiun, Jawa Timur
  5. Walikota Pontianak, Kalimantan Barat,
  6. Bupati Penajem Paser Utara, Kalimantan Timur
  7. Bupati Gianyar, Bali
  8. Walikota Langsa, Aceh
  9. Walikota Prabumulih, Sumatera Barat
  10. Bupati Paser, Kalimantan Timur

“Dalam surat teguran yang ditembuskan ke Presiden tersebut. Mendagri meminta para kepala daerah untuk segera membayarkan Innakesda,” ujar Kastorius.

Bila daerah belum melakukan refokusing anggaran sebagai sumber belanja Innakesda, kepala daerah dapat melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah (Perkada). Dengan memberitahukan kepada pimpinan DPRD sehingga pembayaran Innakesda tidak terhambat.[ril | red 01]

2 tanggapan untuk “Belum Bayar Intensif Nakes, Mendagri Tegur Walikota Langsa

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *