Banjir, Penyakit Klasik yang Jadi ‘Mesin Perusak’ di Aceh

MEMASUKI tahun baru 2022, sebagian wilayah di Utara-Timur Aceh dihampiri “mesin perusak” sekaligus “pembunuh”, yang bernama banjir. Ini sudah menjadi penyakit klasik yang dalam 20 tahun terakhir bahkan lebih dan belum bisa diatasi.

Ketika musim penghujan tiba, momok menakutkan itu menghantui masyarakat di sejumlah daerah di Aceh, terutama yang bermukim di kawasan pesisir utara-timur Aceh dan lintas barat-selatan Aceh (Basela). Peristiwa ini terus berulang dan terus berulang setiap tahunnya. Banjir bukan saja merusak dan menghancurkan harta benda milik warga, tetapi juga merenggut korban jiwa.

Setidaknya, akibat banjir yang melanda Aceh Utara hingga ke Aceh Timur dan Aceh Tamiang telah merengut nyawa anak manusia. Terakhir, seorang bocah M Piki Rehan (13 tahun) anak pasangan pasutri Sarimin (40 tahun) dan Suriyani (38 tahun) warga Dusun Gedung Janeng, Desa Beurandang, Kecamatan Ranto Peureulak, Kabupaten Aceh Timur meninggal dunia karena tengelam di lokasi banjir.

Korban meninggal persis di belakang Dayah Rahudatul Huda, Senin 3 Januari 2022 pagi

Aceh Timur

Selain korban jiwa nyawa manusia, banjir juga mengakibatkan ribuan warga harus rela mengungsi. Di Aceh Timur, berdasarkan data BPBD setempat menyebutkan sebanyak 6.665 jiwa atau 1.994 KK mengungsi.

Sebanyak 68 gampong atau desa yang tersebar di 10 kecamatan terdampak bencana banjir yang terjadi sejak Kamis lalu. Sedangkan jumlah warga terdampak berjumlah 20.603 atau 5.686 KK.

Kecamatan terdampak yaitu Kecamatan Birem Bayeun, Indra Makmur, Sungai Raya, Idi Tunong, Rantau Selamat, Ranto Peureulak, Julok, Nurussalam, Darul Falah dan Banda Alam.

Melihat kondisi ini, Pemerintah Kabupaten Aceh Timur telah menetapkan status tanggap darurat untuk menyikapi penanganan banjir di wilayahnya. Melalui surat keputusan nomor 360/671/2021, Bupati Aceh Timur menetapkan masa tanggap darurat selama 14 hari, terhitung mulai 31 Desember 2021 hingga 13 Januari 2022.

Baca Juga  Idulfitri 1442 H Dibayangi Teror Pandemi

Aceh Tamiang

Di Aceh Tamiang sebanyak 6 kecamatan dan populasi terdampak berjumlah 4.308 jiwa atau 1.436 KK.

Sejumlah kecamatan terdampak banjir yaitu Kecamatan Tamiang Hulu, Banda Mulia, Bandar Pusaka. Kemdmudian Kecamatan Sekerak, Karang Batudan Kecamatan Manyak Payed.

Selain berdampak pada pengungsian dan 1.436 unit rumah terendam, banjir juga memicu terjadinya longsoran. BPBD Aceh Tamiang menyebutkan akses jalan antar kecamatan tertimbun longsor. Tidak ada laporan adanya korban jiwa akibat banjir tersebut.

Aceh Utara

Di Aceh Utara berdasarkan laporan dan monitoring sementara banjir melanda 7 kecamatan. Yakni, Kecamatan Langkahan, Lhoksukon, Paya Bakong, Matangkuli, Tanah Luas, Tanah Pasir dan Kecamatan Syamtalira Aron.

Secara keseluruhan banjir yang terjadi di Aceh Utara telah berdampak di 104 desa mendera 10.956 KK atau 32,814 jiwa.

Berdiam Diri

Apakah pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dan pihak lainnya berdiam diri seperti ini terus. Seakan pasrah, tak mampu mencari solusi, bagaimana cara mengantasi banjir yang setiap tahun terjadi itu.

Memang hujan sebagai penyebab utamanya. Hujan adalah rahmat yang diturunkan atas kendak Allah SWT. Namun, sadarkah kita kalau banjir itu juga akibat campur tangan manusia yang tidak bertanggungjawab, yang secara membabi buta terus menebang hutan yang ada.

Sejumlah Faktor

Panglima Kodam Iskandar Muda (Pangdam IM) Mayjen TNI Muhammad Hasan dengan tegas mengungkapkan, banjir yang terjadi merupakan bencana alam yang terjadi karena ketidak seimbangan kondisi alam.

“Tidak ada lagi keseimbangan alam, sehingga banjir besar acapkali terjadi di Aceh Utara,” tegas Pangdam saat meninjau lokasi banjir di Aceh Utara, Senin 3 Januari 2022.

Lalu apa penyebab tidak adanya keseimbangan alam tersebut? Walhi Aceh pernah melansir bencana yang terjadi, terutama banjir dikarenakan sejumlah faktor yang mendasar. Seperti alih fungsi lahan untuk perkebunan, pertambangan, pembangunan. Lalu pembangunan jalan dan jembatan tidak sesuai dengan daya dukung kultur tanah dan maraknya pembakaran lahan.

Baca Juga  APBK Sabang 2022 Terancam Defisit

Akibat dari itu semua, menimbulkan hilangnya daerah resapan air di daerah hilir. Kondisi ini semakin diperparah dengan maraknya perambahan danilegal logging di daerah hulu Daerah Aliran Sungai (DAS) dan galian C di aliran sungai.

Melihat kondisi ini, tentu muncul pertanyaan di benak kita, bukankan pemerintah Aceh pernah menerapkan moratorium tebang (jeda tebang) hutan di Aceh. Ini sudah diterapkan beberapa tahun silam saat Gubernur Aceh dijabat Irwandi Yusuf dan dilanjutkan Zaini Abdullah.

Menyikapi realita ini, kiranya perlu kebijakan esktrem di Aceh. Yakni, menghukum para pelaku perambah hutan tersebut dengan ganjaran seumur hidup. Di samping itu, para pengusaha atau HPH ilegal juga layak mendapat hukuman yang sama.

Memang ini sulit, bahkan teramat sulit untuk bisa diterapkan. Tetapi jika pemerintah tidak berani bertindak tegas. Maka setiap tahunnya kita (Aceh) akan selalu dilanda penyakit klasik yang bernama banjir. Lalu, apakah kita harus pasrah?.

M Piki Rehan bukanlah orang pertama yang bernasib naas akibat banjir. Setiap tahunnya ada puluhan nama lain yang hilang, bahkan ditemukan meninggal akibat banjir. Mereka menjadi korban orang-orang tidak bertanggungjawab, membabat hutan yang seharusnya dilindungi.

Apakah kita masih terus menunggu deretan nama-nama lain itu terukir di batu nisan hingga mencapai ribuan, baru kita insyaf untuk tidak lagi menebang hutan?. Sehebat apa pun, manusia tetaplah manusia, penuh dengan kekhilafan. Wallahu a’lam bis-shawab.[h7]

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.