Aceh, News  

Terkesan Diskriminatif, Syarat Calon Ketua Kadin Aceh Dibuat Ambigu

halaman7.com – Banda Aceh: Pengumuman pendaftaran serta persyaratan bagi calon ketua umum Kadin Aceh periode 2022 – 2027 sudah ditempel di papan pengumuman kantor Kadin Aceh kawasan Taman Makan Pahlawan sejak beberapa hari lalu.

Namun, ada kesan dari sejumlah syarat itu, ada upaya menjagal kandidat lain untuk bisa ikut bertarung dalam memperebutkan kursi ketua para ‘saudagar’ Aceh itu.

Karena ada syarat yang ambigu dan bisa diartikan atau ditafsir, sesuai kehendak orang yang akan “bermain” di pesta demokrasi Kadin Aceh ini.

Amiruzzahri, salah seorang pelaku usaha dan mantan ketua Lembaga Pengembangan Jasa Kontruksi (LPJK) bentukan pemerintah menilai ada yang kurang pas dengan persyaratan bakal calon Ketua Umum yang di tempel panitia pengarah (SC) yang ditandatangani T Yusuf dan Muhammad Iqbal (Pjs Ketua Umum Kadin Aceh) yaitu pada poin tiga. Ini dianggap diskriminasi terhadap bacalon – bacalon lainnya yang pernah berkarir pada organisasi Kadin dil uar Kadin Indonesia.

Pada poin tiga persyaratan bacalon itu menyebutkan pada kalimat Keputusan – keputusan/Ketentuan yang dikeluarkan panitia Muprov, tidak pernah terlibat/ berurusan langsung atau tidak langsung dengan organisasi yang menamakan dirinya Kadin Indonesia  serta perangkatnya disemua tingkatan selain Kadin Indonesia yang terbentuk dengan Undang – Undang No. 1 tahun 1987, untuk lebih memudahkan contoh dan bentuk surat bisa langsung dengan petugas sekretariat.

Menurut Amiruzzahri, mantan ketua Inkindo Aceh, persyaratan yang dibuat panitia agak bersayap sebab bisa berbenturan dengan pengurus Kadin lain yang pernah terbentuk di Aceh,

“Persyaratan bacalon ketua umum Kadin indonesia seperti pada point tiga itu tidak ada dalam PDPRT atau PO Kadin Indonesia,” kata Amir, Selasa 10 Mei 2022.

Baca Juga  Kapolda dan Pangdam Terjun ke Lokasi Banjir di Aceh Utara  

Jika ada aturan diluar dari aturan tetap sesuai Peraturan Dasar Peraturan Rumah Tangga (PDPRT) atau peraturan organisasi (PO) akan disepakati dalam musyawarah sebagai tata tertip musyawarah nantinya.

“Jangan terkesan ada udang dibalik batu lah,” tegas Amiruzzahri.

Ketua Panitia pengarah atau Steering Committee (SC) Musprov Kadin Aceh, T. Yusuf kepada media, mengatakan, poin tiga pada persyaratan bacalon Ketua Umum Kadin Aceh dimaksud bahwa Calon Ketua Umum Kadin baik di Aceh maupun di luar tidak pernah terlibat dalam organisasi Kadin di luar Undang – Undang RI.

Maksudnya agar para calon ketua yang terdaftar di organisasi Kadin di luar Kadin Indonesia tidak boleh mendaftar sebagai calon ketua dalam musprov Kadin Aceh.

“Begitu yang saya tau tidak ada maksud lain,” jelas T Yusuf.

T Yusuf mengatakan jangan diartikan terlalu jauh terkesan panitia sengaja menghalang – halangi kader anggota Kadin untuk menjadi Ketua Umum. Setiap para calon siap maju dipersilahkan.

Untuk Mahar tentunya ada mekanisme penyerahan tidak semerta – merta daftar langsung serahkan dana tanda kintribusi pada musyawarah. Namun usai proses bacalon menjadi calon artinya diterima sebagai calon ketua baru menyerahkan mahar yang telah ditetapkan sebanyak Rp500 juta dan itu sifatnya hangus.

“Jika gagal jadi ketua tidak dikembalikan alias hangus,” kata Yusuf.

Muhammad Mada, sebagai ketua panitia musyawarah Musprov Kadin Aceh ke 7 kepada media, Senin 9 Mai 2022, menjelaskan pelaksanaan Musyawarah berlangsung dari 1 hingga 3 Juni 2022, pembukaan dilaksanakan di Anjong Monmata, Banda Aceh.

Sementara saat persidangan pemilihan ketua umum dan pengurus akan dilaksanakan di salah satu hotel ternama di Aceh dan dibuka Ketua Kadin Pusat, Arsjat Rasjid.

“Mudah – mudahan tidak bergeser lagi,” kata Muhammad Mada yang akrab disapa Cek Mada.[ril | red 01]

Baca Juga  Ingin Tumbuhkan Investasi, Rizky Syahputra Calonkan Jadi Ketua Kadin Aceh

Respon (1)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.