halaman7.com – Banda Aceh: Publik Aceh kembali dihebohkan dengan kabar usulan pemerintah Aceh anggaran pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI Aceh-Sumut 2024, menggunakan Dana Otonomi Khusus (DOKA).
“Rakyat Aceh tidak sepakat bila pemerintah Aceh menggunakan Dana DOKA, haram Dana DOKA digunakan untuk pelaksanaan PON,” ujar Direktur Emirates Development Research (EDR) Aceh, Usman Lamreung, Minggu 24 September 2023, malam.
Dikatakan, DOKA Aceh hanya tinggal satu persen lagi, maka sudah semestinya diperuntuhkan untuk kepentingan kesejahteraan rakyat Aceh. Menyelesaikan masalah paling urgensi seperti kemiskinan, pengangguran, stunting, pendidikan, kesehatan, dan infrastrktur lainnya.
Persiapan PON Aceh-Sumut sepertinya lemah membangun komunikasi dan koordinasi baik dengan pemerintah pusat dan lintas sektor terkait, yang mengakibatkan berbagai masalah baik anggaran dan teknis lainnya mengalami hambatan dan kendala. Sehingga gema PON Aceh-Sumut tidak membumi di Aceh.
Menurut Usman, Pemerintah Aceh sangat lambat melakukan konsolidasi lintas sektor terkait. Salah satu adalah penentuan lokasi tanah untuk dibangun vanue. Di tambah lagi dengan lemahnya lobi ke pemerintah pusat. Sehingga fasilitas olahraga yang awalnya direncanakan untuk dibangun.
“Harus direnovasi, karena anggaran yang diusulkan kepemerintah pusat tidak sepenuhnya disetujui,” ujar Usman.
Dosen Unaya ini menyatakan, dulu minta PON di Aceh dengan semangat tinggi. Begitu diberikan kepercayaan, malah Aceh sepertinya belum siap. Hingga saat inipun belum beres dengan anggaran, vanue dan fasilitas lainnya.
Terkesan persiapan PON Aceh lemah dalam segala aspek. Masalah anggaran, fasilitas, koordinasi, dan belum terkoordinasi dengan baik. Seharusnya ada dukungan dari semua elemen masyarakat. Karena mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi, menngkatnya pelayanan sektor jasa dan parawisata, semestinya harus dipersipakan dan dilibatkan semua lintas sektor.
Dikatakan, Pemerintah Aceh harus mampu menyakinkan pemerintah pusat, agar menambah anggaran pelaksanaan PON melalui APBN, bukan dari dana DOKA. Aceh sedang tidak baik dengan masalah pertumbuhan ekonomi, daya beli masyarakat lemah.
Maka, saran Usman, Pemerintah Aceh harus serius dan menempatkan dana DOKA sesuai dengan perintah UUPA. Tidak dibenarkan dana DOKA diperuntukkan untuk kepentingan PON.
“Karena pelaksanaan PON sudah ada slot anggaran di APBN,” pungkas Usman.[ril | red 01]
