Catatan: Usman Lamreueng
SIMPANG tujuh Ulee Kareng, Kota Banda Aceh saban tahun tidak pernah berubah. Masih tetap saja simpang siur, kusam, macet, dan tak ada sentuhan apapun dari sang penguasa sudah hampir 10 tahun terakhir.
Ulee Kareng yang terus dilupakan bak anak tiri yang selalu dikebiri oleh sang penguasa kota dan sang penguasa provinsi. Mereka hanya pandai berjanji tapi tak pandai menepati, malah terus menerus dengan memberi alasan tak punya anggaran.
Tentu alasan yang sudah pasti tak masuk akal, bila sang penguasa punya komitmen menata Ulee Kareng Banda Aceh.
Padahal 2022 yang lalu sudah ada titik pencerahan dari seorang Pj Walikota, Bakri Sidik yang berkomitmen menata Simpang Tujuh Ulee Kareng dengan mengalokasi anggaran secara bertahap. Guna menata Ulee Kareng yang terus dilupakan sang pejabat.
Komitmen tersebut sesuai sumber yang kami dapat dengan mengalokasikan anggaran 2023. Namun sayang sekali komitmen tersebut kandas, setelah Pj Walikota, Bakri Sidik tidak lagi diperpanjang jabatannya, yang mengakibatkan program penataan Simpang Tujuh Ulee Kareng simpang siur akibat dibatalkan Pj Walikota sekarang dengan alasan membayar hutang.
Memang sangat ironis, pejabat sering sekali mencari jalan pintas dalam menyelesaikan masalah. Apalagi masalah berkenaan dengan program kerakyatan sering dikorbankan. Padahal simpang Ulee Kareng adalah memang sangat urgen untuk dilakukan penataan secara bertahap agar simpang Ulee Kareng tidak lagi menjadi simpang siur seperti saat ini.
Pemerintah provinsi juga janganlah menutup mata dengan kondisi jalan Teuku Iskandar, yang sudah banyak berlubang dan banjir saat hujan. Sudah harus juga segera untuk di perbaiki, apalagi kedepan ada hajatan yang besar, dan jangan sampai Aceh malu. Aceh kaya tapi jalannya rusak dan banjir saat hujan.
Masyarakat sudah sangat jenuh dengan kondisi Simpang Ulee Kareng dan jalan Teuku Iskandar, maka pemerintah jangan menutup mata.[halaman7.com]
Penulis, Akademisi Unaya
