halaman7.com – Banda Aceh: Bidang Kajian Strategis dan Advokasi (Kastrad) Himpunan Mahasiswa Ilmu Pemerintahan (Himapan), Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisip), Universitas Syiah Kuala (USK), menggelar diskusi publik bahas kebijakan pascabencana di Aceh.
Diskusi yang di gelar pada Sabtu, 7 Nopember 2026 ini menjadi ruang pertukaran gagasan antara mahasiswa, akademisi, pemerintah, dan masyarakat sipil dalam membahas berbagai persoalan kebijakan publik serta mendorong lahirnya rekomendasi yang dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Pemerintah Aceh.
Ketua Panitia, Sardiman Dani, menyampaikan kegiatan Diskusi Publik merupakan salah satu upaya untuk menghadirkan ruang intelektual bagi mahasiswa, khususnya mahasiswa Ilmu Pemerintahan, agar lebih peka terhadap berbagai persoalan yang berkembang di tengah masyarakat.
Diharapkan kegiatan ini tidak hanya menjadi forum diskusi, tetapi juga mampu mendorong mahasiswa untuk menghasilkan pemikiran kritis dan gagasan yang dapat memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan daerah.
Ketua Divisi Kajian Strategis dan Advokasi (Kastrad) Himapan, Gebri Rahmatillah menyampaikan kegiatan diskusi publik ini merupakan tindak lanjut dari kegiatan Panorama, diskusi akar rumput yang sebelumnya telah dilaksanakan.
Forum tersebut menjadi ruang bagi mahasiswa untuk menghimpun berbagai perspektif dan gagasan kritis terkait kebijakan pascabencana, yang kemudian dirumuskan ke dalam sebuah policy brief sebagai rekomendasi kebijakan bagi Pemerintah Aceh.
Ketua Himapan Fisip USK, Salman Alfarisy, turut menekankan pentingnya peran organisasi mahasiswa sebagai wadah pengembangan intelektualitas dan kepedulian terhadap persoalan publik.
Diharapkan Himapan dapat terus menghadirkan kegiatan yang mendorong mahasiswa untuk berpikir kritis, berani menyampaikan gagasan, serta mengambil bagian dalam memberikan kontribusi terhadap berbagai persoalan pemerintahan.
Muhammad Kamal dari Dewan Eksekutif Mahasiswa (Dema) Fakultas Psikologi UIN Ar-Raniry juga ikut bicara. Kamal menyoroti pentingnya membangun kolaborasi dan memperkuat ruang diskusi antarmahasiswa lintas fakultas maupun perguruan tinggi.
Menurutnya, pertukaran gagasan dan perspektif menjadi bagian penting dalam memperluas wawasan serta membangun kepedulian mahasiswa terhadap isu-isu sosial dan kebijakan publik
Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan, Wais Alqarni SIP MA, ikut menyampaikan pentingnya keterlibatan mahasiswa dalam mengkaji persoalan pemerintahan. Mahasiswa Ilmu Pemerintahan diharapkan tidak hanya memahami teori melalui proses perkuliahan, tetapi juga mampu menghubungkan pengetahuan akademik dengan realitas penyelenggaraan pemerintahan.
Melalui kegiatan diskusi dan kajian, mahasiswa diharapkan dapat membangun kemampuan analisis serta memberikan rekomendasi terhadap berbagai persoalan kebijakan publik.
Sedangkan Ustadz Enzus Tinianus SH MH, selaku Kepala Subdirektorat Kemahasiswaan, memberikan apresiasi terhadap inisiatif mahasiswa dalam menyelenggarakan kegiatan Diskusi Publik.
Diharap kegiatan ini dapat menjadi wadah bagi mahasiswa untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis, memperluas wawasan, serta meningkatkan kepedulian terhadap berbagai persoalan publik.
Diskusi yang dipandu moderator, Arif Abdillah SIP menghadirkan narasumber Perencana Ahli Utama Bappeda, Dr HT Ahmad Dadek SH MH; Kepala Bidang Tata Ruang dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, Ir Mohammad Iqbal Bharata ST MT dan Manager Advokasi dan Mitigasi Yayasan Hutan Alam dan Lingkungan Aceh (HAKA), J Halim Bangun.[ril | andinova]
