Carut Marut ADD Kampung Pahlawan, DPRK Turun Lapangan

halaman7.com – Aceh Tamiang: Komisi 1 DPRK Aceh Tamiang yang diketuai M Irwan SP turun langsung lapangan  ke Kampung Pahlawan Kecamatan Manyak Payed guna menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait realisasi dana Desa (ADD) 2019 dan sejumlah permasalahan lainnya.

Ketua Mejelis Duduk Setikar Kampung  (MDSK) Kampung Pahlawan, Fahrul Razi didampingi sejumlah warga lainnya kepada Komisi 1 DPRK Aceh Tamiang menyampaikan agar keluhan mereka, warga dapat dilakukan audit khusus Inspektorat terhadap beberapa kegiatan Dana Desa 2019 yang sudah direalisasikan.

Fahrul Razi dan warga mengatakan ada sejumlah kejanggalan dalam pengelolaan ADD Kampung oleh Datok seperti pengerasan ruas jalan Arahman tidak dikerjakan sama sekali malah kegiatannya dipindahkan ke titik ruas jalan Dusun Matang Gelugur.

“Kami terkejut saat melihat di ujung ruas jalan Gelugur ini sudah ada prasasti tertuliskan program pengerasan jalan ini sudah selesai dikerjakan, sementara judul kegiatannya pengerasan jalan Arahman yang tidak tersentuh sampai saat ini,” sebut Ketua MDSK Pahlawan ini, Selasa 12 Mei 2020.

Hal senada juga disampaikan warga Pahlawan lainnya,  Suparlan yang merasa aneh dan janggal untuk pengerasan jalan Arahman ini tahun 2020 dianggarkan untuk dikerjakan, tapi nama jalannya diganti dengan nama jalan Tenggulud.

“Pengalihan kegiatan dana desa ini tanpa musyawarah dan dilakukan sesukanya pak Datok,” tutur Suparlan dan warga lainnya.

Dihadapan anggota dewan M Irwan, Sugiono, Maulizar Zikri, warga lainnya juga menegaskan program dana desa Kampung Pahlawan sangatlah carut marut. “Banyak persoalan yang harus dibenahi untuk dana desa di kampung kami ini,” sesal mereka.

Contoh warga, ada kegiatan 2019 yang dicairkan 2020 dengan alasan kepada warga saat pekerjaan di akhir tahun lalu memakai uang orang.

Terkait keluhan dan laporan warga serta MDSK Kampung Pahlawan ini, Ketua Komisi 1 DPRK Aceh Tamiang, M Irwan dengan tegas meminta pihak  Inspektorat Aceh Tamiang agar mengaudit khusus hal ini dan  harus benar benar  jangan sampai ada keberpihakan.

“Kami minta juga kepada perangkat kampung yang dimintai keterangan oleh Inspektorat harus berani jujur, jika tidak jujur bukan tidak menutup kemungkinan akan menimbulkan masalah dikemudian hari,” tegas M Irwan.[Antoedy]

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *