GMNI Nilai Bimtek Pemkab Aceh Tenggara di Medan Langgar Inpres Tentang Covid-19

halaman7.com Kutacane: Pemerintah tengah berupaya dalam memutus rantai penyebaran Covid-19 dengan cara melakukan edukasi dan sosialisai kepada seluruh masyarakat di seluruh Indonesia.

Presiden Joko Widodo juga telah mengeluarkan Inpres Nomor 6 Tahun 2020. Tentang peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol keseahtan dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19.

Namun, fakta dilapangan mengejutkan karena Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara terkesan mengabaikan instruksi presiden tersebut.

Hal ini ditenggerai karena Pemkab Agara malah mengadakan Bimtek Aparatur Desa yang dibuka pada, Sabtu 17 Oktober 2020 di Hotel Santika Dyandra, Medan, Sumatera Utara.

Dalam sambutannya, Bupati Raidin Pinim MAP menyebutkan bahwa bimtek tersebut didasari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Menjadi dasar dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa berpengaruh pada pola hubungan antara pemerintah daerah dengan pemerintah desa.

Wakil Ketua Bidang Politik DPC GMNI Aceh Tenggara, Muhammad Safri SKD menilai Bimtek tersebut cenderung tidak mematuhi intruksi presiden.

Langgar Inpres

“Hal ini membuktikan, Pemkab Aceh Tenggara tidak mematuhi Inpres Nomor 6 Tahun 2020 dan bentuk ketidak kekonsistenan dalam mencegah penyebaran Covid-19 di Negeri Sepakat Segenep Tanoh Alas Metuah ini,” ujar Safri via pesan Whatssapp.

Safri menjelaskan, dalam pandemik Covid-19 ini seyogyanya Pemerintah Desa di Kabupaten Aceh Tenggara harus mematuhi Peraturan Menteri Desa (Permendes) Nomor 7 tahun 2020 tentang perubahan kedua atas Permendesa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2020 ini untuk menjaga stabilisasi keuangan negara dalam menghadapi pandemic Covid-19.

“Seharusnya dana desa tersebut dapat dipergunakan untuk bantuan langsung tunai kepada masyarakat yang tengah menghadapi krisis ekonomi karena bencana nonalam ini,” jelas Safri.

Rahmad Subandri selaku Wakil Ketua Bidang Penelitian dan Pengembangan DPC GMNI Agara, estimasi anggaran yang dihabiskan dalam Bimtek tersebut sebesar Rp23 Juta per desa. Jadi total keseluruhan, Rp7, 5 miliar dari 330 desa yang ada di Aceh Tenggara.

Zona Merah

“Apalagi Bimtek ini diselenggarakan di luar Aceh yaitu di Medan, Sumut. Sementara Kota Medan merupakan salah satu zona merah pandemi Covid-19. Hal ini terkesan membahayakan aparatur desa yang mengikuti Bimtek tersebut,” ujar Rahmad.

Ia menilai dengan anggaran sebesar itu bukankah sebaiknya bimtek tersebut diselenggarakan saja di Aceh Tenggara. Mengingat sisi positif dari ke-efisienan perputaran roda ekonomi masyarakat di Aceh Tenggara sendiri.

Darwaman Wakil Sekretaris GMNI Agara mengatakan bahwa Bimtek ini hanya menghamburkan anggaran ke luar daerah. Sejujurnya Bimtek aparatur desa ini bukan yang pertama kali.  Mengingat sudah banyaknya dilakukan bimbingan.

“Namun sampai saat ini tidak ada hasil yang signifikan. Baik itu terkait administrasi dan pengelolaan dana desa didalam tubuh pemerintahan desa,” pungkas Darmawan.[AKA | red 01]

Facebook Comments
(Visited 256 times, 1 visits today)
402 views

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *